Kompas.com - 25/04/2013, 08:21 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 1 tahun dan denda Rp 100 juta kepada Tjioe Christina Chandra, pengusaha asal Surabaya yang membayar karyawannya di bawah upah minimum regional. Sanksi pidana kepada pengusaha itu yang pertama di Indonesia.

Vonis kasasi itu dipimpin ketua majelis hakim Zaharuddin Utama, dengan anggota majelis Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbuun dalam perkara Nomor 687 K/Pid.Sus/2012.

Menurut anggota majelis hakim, Gayus Lumbuun, di Jakarta, Rabu (24/4/2013), hukuman pidana itu diberikan atas dasar pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Pasal 90 Ayat (1) dan Pasal 185 Ayat (1).

Pasal 90 Ayat (1) menyebutkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sementara Pasal 185 Ayat (1) menyebutkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Gayus menekankan, pengabaian terhadap ketentuan UMR merupakan tindak kejahatan. Di tengah kondisi negara yang diwarnai banyak pengangguran dan rakyat berkekurangan untuk mendapatkan pencarian, banyak penyalahgunaan keadaan. Dalam perkara tersebut, penyalahgunaan dilakukan oleh pengusaha.

Hukuman minimal yang diberikan itu merupakan tahap awal sebagai pembelajaran masyarakat. Ke depan, pengusaha yang melakukan kejahatan serupa dan dilaporkan, akan dikenakan sanksi.

”Kami berharap putusan ini memberikan efek jera agar pengusaha tidak menyalahgunakan keadaan dan menaati aturan upah minimum. MA masih bisa diharapkan sebagai benteng terakhir untuk memperjuangkan hak buruh,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Vonis kasasi itu ditetapkan tanggal 5 Desember 2012. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Chandra, tetapi jaksa penuntut umum mengajukan kasasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari mengatakan, pemerintah akan mempelajari putusan MA itu. Ini karena persoalan UMR berkaitan dengan kepentingan industri, terutama industri yang sifatnya padat karya. ”Bagi industri padat karya, kan, kemarin diupayakan agar ada kemudahan dalam penangguhan,” ujar Ansari.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan, semua pihak harus melihat putusan MA menjatuhkan sanksi pidana atas pengusaha yang membayar karyawannya di bawah UMR dari berbagai sisi. Sebagai keputusan hukum, putusan itu harus dihargai.

”Namun, jangan hanya dilihat putusan akhirnya, lihat juga latar belakangnya,” ujarnya.

Franky mengatakan, harus dilihat latar belakangnya, yakni apakah semua mekanisme yang diperlukan, mulai dari persetujuan bipartit, pengajuan penangguhan, dan persetujuan dari Disnaker setempat dilakukan pengusaha.

Apabila semua mekanisme itu dilakukan, seharusnya tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Mekanisme tersebut ditempuh karena ada perusahaan yang memang secara faktual belum mampu membayar penuh sesuai UMR.

Menurut Franky, putusan MA itu juga akan membuka mata publik, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah. ”UKM akan melihat putusan ini dan tahu bahwa membayar di bawah UMR bisa seperti itu,” katanya.

Bagi perusahaan skala di atasnya yang juga terbebani, maka putusan itu bisa menjadikan mereka akhirnya memilih mengurangi tenaga kerja (PHK) saat tidak sanggup membayar karyawannya sesuai UMR.

Pemerintah diminta mencermati permasalahan ini agar ada kepastian dalam hubungan industrial.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berpendapat, keputusan MA sudah benar karena sesuai UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU itu mengatur sanksi bahwa pengusaha yang tidak membayar UMR didenda Rp 400 juta dan penjara maksimal 4 tahun.

Menurut Iqbal, keputusan tersebut sebagai law enforcement (penegakan hukum) terhadap hak buruh karena UMR adalah jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin akibat tidak dibayar sesuai UMR.

Iqbal mengatakan, keputusan itu merupakan suatu bukti bahwa hukum bisa berpihak kepada rakyat kecil dan agar pengusaha tidak sewenang-wenang membayar upah buruh. (ANA/LKT/CAS/DMU/Ham)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LRT Tabrakan, Dirut INKA Minta Maaf ke Luhut hingga Erick Thohir

LRT Tabrakan, Dirut INKA Minta Maaf ke Luhut hingga Erick Thohir

Whats New
JICT Tindak Tegas Oknum Pelaku Pungli di Pelabuhan

JICT Tindak Tegas Oknum Pelaku Pungli di Pelabuhan

Rilis
Luhut: Ada Klub Malam, Tempat Wisata, hingga Restoran Tak Terapkan Protokol Kesehatan Saat PPKM

Luhut: Ada Klub Malam, Tempat Wisata, hingga Restoran Tak Terapkan Protokol Kesehatan Saat PPKM

Whats New
INKA: Uji Coba LRT Jabodebek Tunggu Hasil Investigasi KNKT

INKA: Uji Coba LRT Jabodebek Tunggu Hasil Investigasi KNKT

Whats New
Pengertian Capital Gain, Cara Menghitung, dan Bedanya dengan Dividen

Pengertian Capital Gain, Cara Menghitung, dan Bedanya dengan Dividen

Spend Smart
Catat, Ini 6 Kesalahan yang Dapat Merugikan Bisnis Online-mu di Instagram

Catat, Ini 6 Kesalahan yang Dapat Merugikan Bisnis Online-mu di Instagram

Smartpreneur
Sri Mulyani Idolakan Sang Bunda, Meski Punya Anak 10 Tapi Mampu Raih PhD

Sri Mulyani Idolakan Sang Bunda, Meski Punya Anak 10 Tapi Mampu Raih PhD

Whats New
Volume Penjualan Semen Baturaja Tumbuh 5 Persen hingga September 2021

Volume Penjualan Semen Baturaja Tumbuh 5 Persen hingga September 2021

Rilis
Dirut INKA: Ada Indikasi Human Error pada Kecelakaan LRT Jabodebek

Dirut INKA: Ada Indikasi Human Error pada Kecelakaan LRT Jabodebek

Whats New
Ini 22 Bank dengan Tarif Transfer Antarbank yang Turun Jadi Rp 2.500

Ini 22 Bank dengan Tarif Transfer Antarbank yang Turun Jadi Rp 2.500

Whats New
Dompet Digital Makin Diminati, Sudah Yakin dengan Keamanannya?

Dompet Digital Makin Diminati, Sudah Yakin dengan Keamanannya?

BrandzView
Punya Peran Menjaga Stabilitas Perekonomian Negara, Perempuan Pelaku UMKM Perlu Dukungan

Punya Peran Menjaga Stabilitas Perekonomian Negara, Perempuan Pelaku UMKM Perlu Dukungan

BrandzView
Kemenkeu soal Tarif Cukai Rokok: Insya Allah Ditetapkan Bulan Ini

Kemenkeu soal Tarif Cukai Rokok: Insya Allah Ditetapkan Bulan Ini

Whats New
Kemendag Catat 7.368 Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce

Kemendag Catat 7.368 Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce

Rilis
Apa Itu Delisting Saham dan Bagaimana Dampaknya ke Investor?

Apa Itu Delisting Saham dan Bagaimana Dampaknya ke Investor?

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.