Ini Alasan Presiden Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai kondisi fiskal dan APBN sudah tidak sehat. Terlalu besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) disebut membahayakan fiskal dan APBN.

"Terus terang kalau dibiarkan saja, fiskal dan APBN tidak sehat dan kurang aman," kata Presiden ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Acara itu dihadiri jajaran kabinet, gubernur, bupati/wali kota, dan pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di seluruh Indonesia.

Kepada ribuan peserta acara, Presiden memaparkan kondisi APBN 2013. Disebutkan, penerimaan negara diprediksi sebesar Rp 1.529,7 triliun, belanja negara Rp 1.683 triliun, dan defisit anggaran Rp 153,3 triliun (1,65 persen dari PDB). Besaran subsidi khusus untuk BBM ialah Rp 193,8 triliun,

Jika BBM tidak dikendalikan, kata Presiden, anggaran untuk subsidi BBM akan membengkak sebesar Rp 297,7 triliun dengan asumsi harga keekonomian BBM saat ini Rp 10.000 per liter. Besaran subsidi bisa berubah bergantung pada harga minyak dunia.

Perkiraan membengkaknya subsidi BBM, kata Presiden, akibat jumlah masyarakat kelas menengah ke atas terus naik. Mereka lebih banyak menikmati subsidi BBM. "Tidak tepat sasaran, yang menikmati golongan yang mampu dan kaya," kata Presiden.

Presiden menambahkan, jika kebijakan fiskal dan APBN tidak diperbaiki secara keseluruhan, defisit anggaran akan membengkak atau diperkirakan mencapai Rp 353 ,6 triliun (3,83 persen dari PDB). Padahal, maksimal defisit anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang sebesar 3 persen dari PDB.

Jika itu terjadi, selain akan melanggar undang-undang, kata Presiden, kondisi itu akan mengganggu ketahanan ekonomi. Padahal, kata dia, banyak negara yang ekonominya runtuh di tengah resesi dunia lantaran ketahanan ekonominya tak baik.

Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan ekonomi, tambah Presiden, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Hanya, rencana itu masih perlu dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Subsidi BBM untuk Orang Kaya?