Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BLT Dinilai Tak Tepat Jadi Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 30/04/2013, 12:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah tidak menerapkan bantuan langsung tunai (BLT) jika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. BLT dianggap tidak efektif dan hanya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa berbudaya meminta-minta.

"Tidak tepat, kenaikan BBM dibarengi BLT karena kebijakan tersebut justru memicu inflasi karena mendorong secara masif konsumsi masyarakat. Padahal, angka inflasi kita berdasarkan YoY Maret 2013 adalah yang tertinggi dalam lima tahun," ujar Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy saat dihubungi, Selasa (30/4/2013).

Romahurmuziy alias Romy menilai, dalam konsep BLT pada tahun 2008, angka kemiskinan tetap melonjak tajam. "Artinya, BLT yang diniatkan meredam angka kemiskinan terbukti gagal," katanya.

Oleh karena itu, menurut Romy, solusi terbaik yang bisa diambil pemerintah adalah mengalihkan kompensasi subsidi BBM pada sektor pertanian. Sebab, 70 persen kemiskinan ada di pedesaan yang penduduknya petani. Subsidi untuk sektor pertanian, menurut Romy, penting karena anggaran subsidi benih hanya mampu mengutup sepertiga kebutuhan petani.

"Saat ini, petani bawang putih dan kedelai terpuruk karena dihantam produk impor. Alangkah mulianya jika pemerintah menyelesaikan itu," ujar Ketua Komisi IV DPR itu.

Selain itu, kata dia, dana BLT bisa dialihkan untuk infrastruktur publik dan infrastruktur energi. Menurutnya, masih banyak angkutan umum yang perlu diremajakan, tetapi pengusaha tidak mampu karena kesulitan modal.

"Berikan scheme pinjaman tanpa bunga untuk revitalisasi itu karena itu memperbaiki kualitas transportasi publik. Masih banyak jalan negara yang bolong, segera perbaiki. Masih banyak jembatan perlu dibangun untuk menghubungkan area terpencil, segera realisasikan," kata Romy.

"Jika semua ini dilakukan, itu jauh lebih baik daripada pendidikan kolektif bangsa untuk terus menjadi peminta-minta," ujarnya.

Seperti diberitakan, pemerintah akan membuat kebijakan satu harga BBM. Angka kenaikan masih dihitung. Hanya, dipastikan, harga baru nantinya di bawah Rp 6.500 per liter. Sistem dua harga BBM dinilai akan sulit ketika diimplementasikan.

Jika diterapkan satu harga, pemerintah akan memberikan kompensasi untuk rakyat miskin yang terkena imbas kenaikan harga BBM, salah satunya dalam bentuk uang tunai. Anggaran untuk berbagai program yang sudah ada seperti beras miskin dan beasiswa akan ditambah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Whats New
Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

Whats New
Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Soroti Kinerja Sektor Furnitur, Menperin: Masih di Bawah Target

Whats New
Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Harga Jagung Turun di Sumbawa, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jadi Kunci Stabilkan Harga

Whats New
IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

IHSG Ditutup Merosot 1,61 Persen, Rupiah Perkasa

Whats New
Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Emiten TPIA Milik Prajogo Pangestu Rugi Rp 539 Miliar pada Kuartal I 2024, Ini Sebabnya

Whats New
BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

BI Beberkan 3 Faktor Keberhasilan Indonesia Mengelola Sukuk

Whats New
Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Pertemuan Tingkat Menteri OECD Dimulai, Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann

Whats New
Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Induk Usaha Blibli Cetak Pendapatan Bersih Rp 3,9 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Kembali ke Aturan Semula, Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi

Whats New
Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Cek Tagihan Listrik secara Online, Ini Caranya

Work Smart
Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Harga Beras Alami Deflasi Setelah 8 Bulan Berturut-turut Inflasi

Whats New
17 Bandara Internasional yang Dicabut Statusnya Hanya Layani 169 Kunjungan Turis Asing Setahun

17 Bandara Internasional yang Dicabut Statusnya Hanya Layani 169 Kunjungan Turis Asing Setahun

Whats New
Berikan Pelatihan Keuangan untuk UMKM Lokal, PT GNI Bantu Perkuat Ekonomi di Morowali Utara

Berikan Pelatihan Keuangan untuk UMKM Lokal, PT GNI Bantu Perkuat Ekonomi di Morowali Utara

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com