DPR Makin Kencang Tolak Rencana Bantuan Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meyakini pemberian kompensasi berupa uang tunai kepada rakyat terkait penaikan harga BBM bersubsidi sangat rawan dengan kepentingan politik.

Berkaca dari program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi naiknya harga BBM bersubsidi sebelumnya, hal itu justru digunakan untuk menarik dukungan publik di Pemilu 2009.

"BLT menjadi instrumen politik bagi ruling party, bagi penguasa. Jadi tidak adil pertarungan di lapangan. Kalau pemerintah masih dengan proporsal sama, pasti akan ditolak parlemen," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 2/5/2013).

Pramono menambahkan, seluruh parpol pasti ingin memberikan bantuan kepada rakyat yang tidak mampu jika harga BBM dinaikkan. Namun, kata dia, parpol menolak jika ada pihak yang mengambil keuntungan dari instrumen tersebut.

Adapun mengenai rencana kenaikan harga BBM, kata Pramono, DPR menyerahkan ke pemerintah untuk mengambil keputusan sesuai Undang-Undang APBN 2013 . Walaupun, kata dia, ada beberapa fraksi yang menolak harga BBM naik jika melihat turunnya harga minyak dunia.

Meski demikian, kata dia, menaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah. Ia meminta pemerintah jangan melempar "bola panas" dengan membahas masalah BBM bersama DPR terlebih dulu sebelum mengambil keputusan.

"UU APBN sudah memberikan ruang cukup luas bagi pemerintah untuk segera putuskan rencana kenaikan BBM. Kita tahu wacana kenaikan BBM ini sudah direncanakan pemerintah hampir satu tahun. Tapi karena terlalu banyak berwacana, pemerintah seperti hadapi persoalan sendiri," pungkas Pramono.