Wajib Pengendalian BBM

Jakarta, Kompas - PT Pertamina melihat tingkat konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia bertumbuh cepat sehingga perlu dikendalikan. Jika pengendalian konsumsi ini tidak dilakukan sejak sekarang, suatu ketika negeri ini akan mengalami krisis energi.

Hal itu dikemukakan Direktur Perdagangan dan Pemasaran PT Pertamina (Persero) Hanung Budya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/5) malam. Hanung mengungkapkan ini saat memperkenalkan sistem monitoring dan pengendalian BBM, yang dikatakan sangat bermanfaat bagi negara ini.

Hanung menegaskan, pertumbuhan konsumsi BBM terutama Premium sekitar 10 persen per tahun. ”Intinya pertumbuhan konsumsi BBM itu adalah 1,25 dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, pertumbuhan energi sekitar 8,5 persen,” ujarnya.

Dia mengatakan, konsumsi Premium saat ini sekitar 30 juta kiloliter (kl). Dalam delapan tahun ke depan, tahun 2020, akan menjadi 60 juta kl. Ini berarti memerlukan impor 9,5-10 juta barrel minyak mentah per bulan. ”Sekitar 70 persennya dari impor. Sangat sulit untuk bisa mendapat minyak mentah di pasar bebas,” ujarnya. Ini belum lagi konsumsi solar yang juga meningkat pesat.

Karena itu, ujar Hanung, dari sekarang pengendalian konsumsi BBM perlu dilakukan, dan Pertamina sudah mempersiapkan sistem pengendalian untuk dipasang pada 92.000 nosel yang ada pada 5.027 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). ”Sistem ini untuk mengendalikan konsumsi BBM sehingga tidak ada konsumsi yang berlebihan,” ujarnya.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Ali Mundakir di Jakarta, Jumat (3/5), menegaskan, Pertamina telah menunjuk PT Inti menjalankan seluruh implementasi teknologi informasi identifikasi dengan gelombang radio. Teknologi itu untuk program sistem pemantauan dan pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi.

Ali menyatakan, target utama program itu adalah sekitar 100 juta kendaraan dan 5.027 SPBU Pertamina di 33 provinsi di Indonesia. Sebanyak 100 juta kendaraan itu terdiri dari 11 juta mobil penumpang, 80 juta sepeda motor, 3 juta bus, dan 6 juta truk.

Nantinya, setiap kendaraan bermotor itu akan dipasang tanda pengenal (tag) teknologi informasi identifikasi dengan gelombang radio (RFID) sebagai alat pemantau pembelian BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Selain itu, di setiap SPBU Pertamina akan dipasang perangkat pembaca dan pencatat transaksi pembelian BBM oleh konsumen.(PPG/EVY/EGI/RWN/BAY/DEN/ILO)