Soal BBM, Presiden Ingin Konsultasi dengan Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membicarakan masalah APBN Perubahan 2013, khususnya terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Presiden mengatakan, lantaran DPR masih reses, konsultasi dengan pimpinan DPR baru bisa dilakukan pada 13 Mei 2013. Sambil menunggu pertemuan tersebut, Presiden meminta kementerian terkait untuk segera merampungkan draf APBNP 2013 karena sudah mendesak.

"APBNP ini sangat penting untuk dibicarakan dengan DPR. Kita tidak ingin ada semacam ketidakpastian menyangkut APBN, subsidi BBM, termasuk penyesuaian harga BBM," kata Presiden saat sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa ( 7/5/2013 ).

Presiden mengaku mendengar perbincangan masyarakat di media menyangkut kapan kenaikan harga BBM. Pertanyaan lain, mengapa pemerintah seperti ragu-ragu dalam memutuskan kenaikan harga BBM.

Kepada jajaran kementerian, Presiden menginstruksikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. "Sampaikan dengan gamblang, begitu bantuan kepada masyarakat yang memerlukan sudah siap, maka harga BBM kita sesuaikan," kata Presiden.

Presiden juga meminta kementerian hati-hati dalam merumuskan APBNP, khususnya menetapkan angka pertumbuhan ekonomi. Presiden meminta agar realistis dalam penetapan target pertumbuhan. Pasalnya, kondisi ekonomi dunia, termasuk asia masih krisis.

Seperti diberitakan, dua pimpinan DPR Priyo Budi Santoso dan Pramono Anung meyakini DPR akan menolak rencana pemerintah memberikan kompensasi berupa uang tunai jika harga BBM dinaikkan. Alasannya, melihat pengalaman kenaikan harga BBM di periode pertama pemerintahan SBY, bantuan uang melalui program bantuan langsung tunai dipakai untuk menarik simpatik di pemilu 2009 .

Adapun mengenai rencana kenaikan harga BBM, DPR menyerahkan kepada pemerintah. Sesuai UU APBN 2013, pemerintah dapat menyesuaikan harga BBM tanpa berkonsultasi dengan DPR.

Pemerintah sudah berkali-kali menegaskan tidak ada kepentingan politik dari rencana pemberian kompensasi uang tunai. Kompensasi hanya akan diberikan sementara atau sampai keadaan rakyat yang terkena dampak kembali stabil.