Pemerintah Klaim BLSM Bisa Turunkan Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim program bantuan langsung sosial masyarakat (BLSM) tidak hanya akan membantu masyarakat miskin ketika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikan, namun juga akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu, program BLSM harus tetap berjalan jika harga BBM bersubsidi dinaikkan.

"Dengan cara-cara pemberian kompensasi seperti ini kenaikan angka kemiskinan bisa kita cegah. Bahkan, ada kemungkinan menurun," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Kantor Presiden, Senin ( 13/5/2013 ).

Agung menjelaskan, jika harga premium naik sekitar Rp 6.000 per liter, pemerintah berencana memberikan kompensasi sebesar Rp 150.000 per bulan kepada setiap keluarga yang berhak menerima. Ada 15,5 juta rumah tangga yang akan menerima BLSM selama 4-5 bulan bagi mereka yang berpenghasilan Rp 10.000-Rp 20.000 per hari.

"Sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran itu ekuivalen dengan 62 juta jiwa atau sekitar 25-30 persen penduduk Indonesia yang berpenghasilan rendah sekitar Rp 10.000 per hari. Rp 10.000 buat apa? Enggak bisa nabung. Ketika gejolak harga, dia kelabakan," kata Agung.

Agung menambahkan, ada tiga kompensasi lain yang akan dijalankan jika harga BBM dinaikkan, yakni penambahan beras miskin, beasiswa, dan program keluarga harapan (PKH). Beras miskin dan PKH akan dikoorinasikan Kementerian Sosial, beasiswa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun BLSM akan diserahkan melalui kantor pos.

Dari empat program itu, tambah Agung, hanya BLSM yang masih menjadi pro dan kontra sehingga perlu sosialisasi. Untuk menyelesaikan pro dan kontra, tambahnya, pembahasan kompensasi perlu segera diselesaikan sehingga tidak mengakibatkan perdebatan panjang.

"Agar tidak menimbulkan kecurigaan, bisa saja (BLSM) diserahkan secara terbuka. Pemerintah sudah mengatakan silahkan, kalau perlu diawasi bersama. Menteri Sosial (Salim Segaf) kan dari PKS, Menkokesra (Agung) dari Golkar, Menteri Perekonomian (Hatta Rajasa) dari PAN. Tidak ada dari partai pemenang (Demokrat). Untuk apa lagi dicurigai?," pungkas Agung.

Seperti diberitakan, masalah kompensasi akan dibahas bersama DPR dalam penyusunan Rancangan APBN Perubahan 2013. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap pembahasan RAPBNP dipercepat sehingga bisa disahkan menjadi undang-undang awal Juni 2013 . Dengan demikian, harga BBM bisa dinaikkan.