Jepang Beri Pinjaman

YANGON, MINGGU - Untuk pertama kali dalam hampir tiga dekade terakhir, Pemerintah Jepang kembali memberi pinjaman utang ke Myanmar. Hal ini menjadi bentuk komitmen Jepang untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara yang mulai mereformasi diri itu.

Perjanjian pinjaman senilai 504 miliar dollar AS (sekitar Rp 4,9 kuadriliun) ditandatangani di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, oleh Duta Besar Jepang untuk Myanmar Mikio Numata serta Menteri Keuangan dan Pendapatan Myanmar Lin Aung, Minggu (26/5).

”Pemerintah Jepang menganggap penting untuk terus mendukung Myanmar dan kemajuan yang dihasilkan dalam reformasi,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang.

Penandatanganan perjanjian utang berbunga rendah itu dilakukan dalam kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke Myanmar yang dimulai Jumat lalu. Dalam kunjungan itu, Abe bertemu dengan Presiden Myanmar Thein Sein. Abe juga menemui pemimpin partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi, di Yangon, Sabtu.

Kunjungan Abe itu adalah yang pertama kali dilakukan pemimpin pemerintahan Jepang dalam 36 tahun terakhir. Walau tak sampai menjatuhkan sanksi seperti dilakukan sejumlah negara maju lain, hubungan Jepang dan Myanmar semasa pemerintahan junta militer Myanmar tidak bisa dibilang akrab.

Menghapus utang

Selain memberi pinjaman, Pemerintah Jepang juga secara resmi menghapus utang Myanmar senilai 1,74 miliar dollar AS. Perjanjian itu disepakati setahun lalu dan Abe mengatakan, Myanmar sudah memenuhi semua syarat penghapusan utang. Pada Januari lalu, Jepang juga menghapus utang Myanmar senilai 3,58 miliar dollar AS.

Dana pinjaman baru akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur senilai 168 juta dollar AS dan pembangunan pembangkit tenaga listrik senilai 138 juta dollar AS. Selain itu, digunakan untuk pembangkit, transmisi, dan distribusi energi Kawasan Ekonomi Khusus Thilawa senilai 198 juta dollar AS.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Thilawa seluas 2.400 hektar yang berlokasi tak jauh dari Yangon akan menjadi proyek investasi terbesar Jepang di Myanmar. Proyek itu dikerjakan oleh sejumlah perusahaan Jepang, seperti Mitsubishi, Marubeni, dan Sumitomo.

Jepang telah menjalin hubungan dengan Myanmar sebelum junta militer mengambil alih pemerintahan negeri itu pada 1988. Sejak itu, Jepang menunda bantuan dana ke beberapa proyek besar di Myanmar.

Ketika Amerika Serikat dan negara Barat lain menjatuhkan sanksi kepada Myanmar tahun 2003, Jepang tidak turut serta. Sejumlah perusahaan Jepang tetap membuka kantor dan beraktivitas di Myanmar walau kegiatan mereka tak sebesar perusahaan-perusahaan China. Selama pemerintahan junta militer, China menjadi mitra dagang dan ekonomi terbesar Myanmar selain Thailand dan Singapura.

Seusai kunjungannya ke Myanmar, Abe akan menerima kunjungan Perdana Menteri India Manmohan Singh. Dalam kunjungan itu, Singh meminta kedua negara mempercepat kesepakatan kerja sama nuklir sipil dan peningkatan investasi dari Jepang.

Keinginan itu disampaikan Singh pada kantor berita Jepang, Kyodo, di New Delhi, Sabtu, sebelum kunjungannya ke Tokyo.

”Kunjungan itu untuk memperkuat kerja sama strategis kedua negara, termasuk untuk mencapai kesepakatan soal kerja sama nuklir sipil,” ujar Singh. Negosiasi kerja sama itu tertunda sejak gempa bumi dan tsunami menghantam Jepang, 11 Maret 2011. (AP/AFP/DWA)