Faisal Basri: Tujuh Kesalahan Pengelolaan Ekonomi RI

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom Faisal Basri menilai ada sejumlah kesalahan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengarahkan perekonomian Indonesia.

Menurut dia, Indonesia saat ini menghadapi tantangan berupa serbuan produk asing. "Negara kita saat ini menjadi santapan produksi asing. Seharusnya pemerintah bisa membalikkan itu dari negara konsumen menjadi negara produsen. Ini memang kesalahan pemerintahan saat ini," kata Faisal saat diskusi bertajuk "Kebangkitan Ekonomi untuk Rakyat Indonesia" di Dharmawangsa Square Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Faisal menilai selama pemerintahan Presiden SBY-Boediono ini, posisi Indonesia terus menurun, khususnya dari sisi perekonomiannya. Faisal menganggap ada tujuh hal yang membuktikan perekonomian Indonesia saat ini terus menurun. Pertama, impor Indonesia lebih besar dibanding ekspornya. Kedua, neraca perdagangan terus mengalami defisit, bahkan hal ini disebabkan dari produk makanan.

Ketiga, soal energi juga merosot, terutama impor minyak yang lebih besar, dibanding ekspornya. Hal ini pula yang menyebabkan neraca pembayaran Indonesia juga defisit. Keempat, daya saing sumber daya manusia kita menurun. Menurut laporan Institute for Management Development (IMD), Kamis (30/5/2013), Indonesia berada di posisi 39 dalam daftar World Competitiveness Rankings 2013.

Tahun lalu, peringkat Indonesia berada di urutan ke-42. Meskipun tahun ini naik, peringkat Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Filipina, misalnya, tepat di atas Indonesia di urutan ke-38. Sementara posisi ketiga negara jiran lainnya sangat jauh, seperti Singapura yang berada di peringkat ke-5, Malaysia 15, dan Thailand 27. "Kalau sudah rapornya merah begini, seharusnya Presiden tidak naik kelas," ujarnya.

Kelima, sumber daya alam kita dijual secara mentah dan tidak ada nilai tambah. Ternyata meski sumber daya alam kita dijual, seperti kakao, kopi, teh, kayu hingga batubara secara mentah, hal tersebut juga tidak menutupi defisit perdagangan negara.

"Tahun lalu saja kita sudah defisit 1,7 miliar dollar AS. Meski sumber daya alam kita dijual segitu banyaknya, masih belum cukup untuk bisa surplus," tambahnya. Keenam, kemudahan dalam berbisnis kita susah karena birokrasi. Indonesia memiliki indeks kemudahan berbisnis di nomor 129 pada tahun 2012, menurun dibandingkan pencapaian pada 2011 yang masih di level ke-126. Sementara Singapura (peringkat 1), Hongkong (2), Thailand (17), Malaysia (18), dan Taiwan (25).

Ketujuh, indeks korupsi besar. Bahkan sejak 1995, indeks korupsi Indonesia terus terpuruk. "Kita di urutan ke-118 pada 2012, hanya lebih baik dari Pakistan (139) dan Banglades (144)," tambahnya.