Kebocoran Program Rahasia Memicu Debat

WASHINGTON DC, KAMIS - Debat soal hak privasi warga dan kewajiban negara untuk melindungi warganya dari aksi terorisme memanas di AS, Kamis (6/6), setelah dua program rahasia Pemerintah AS untuk memantau panggilan telepon dan penggunaan internet bocor ke masyarakat luas.

Mendapat tekanan yang begitu hebat dari publik, Direktur Intelijen Nasional AS James Clapper akhirnya membuka sebagian detail program rahasia itu, Kamis malam waktu AS. Namun, ia mengingatkan, pembocoran program rahasia itu membahayakan keamanan nasional AS.

Kehebohan baru di AS ini terjadi setelah surat kabar Inggris, The Guardian, Rabu, mengungkapkan dokumen rahasia sebuah pengadilan di AS. Pengadilan Pengawasan Intelijen Luar Negeri itu memerintahkan perusahaan telekomunikasi Verizon untuk menyerahkan data panggilan telepon para pelanggannya.

Sehari kemudian, The Guardian dan harian The Washington Post melaporkan bahwa Badan Keamanan Nasional AS (NSA) dan Biro Investigasi Federal AS (FBI) telah mengakses server sembilan perusahaan besar internet di AS. Program bernama sandi PRISM itu dikabarkan telah mengakses server Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Apple, PalTalk, AOL, Skype, dan YouTube.

Pada hari yang sama, harian The Wall Street Journal memuat laporan lain, yang isinya mengindikasikan sasaran perintah pengadilan AS itu bukan hanya Verizon, melainkan juga perusahaan telekomunikasi AT&T Inc dan Sprint Nextel Corp. Selain itu, NSA juga memiliki rekaman catatan transaksi kartu kredit.

Para pembela hak-hak sipil di AS langsung bereaksi keras atas pengungkapan itu. ”Pengungkapan ini mengingatkan bahwa Kongres telah memberi kekuasaan terlalu besar kepada pihak eksekutif untuk melanggar privasi individual, dan bahwa perangkat pelindung hak-hak sipil yang ada saat ini sangat tidak cukup,” ujar Jameel Jaffer, Deputi Direktur Legal Serikat Hak-hak Sipil Amerika (ACLU).

Sebaliknya, Clapper dan beberapa tokoh komite intelijen Kongres menegaskan, program itu dibutuhkan untuk mendeteksi ancaman teroris terhadap AS. Clapper menambahkan, program itu legal, dijalankan di bawah pengawasan pengadilan dan Kongres, serta dilakukan dalam cakupan terbatas.

Pejabat tertinggi intelijen AS itu juga menyatakan, kebocoran dokumen rahasia itu telah membahayakan keamanan nasional. Menurut dia, perilaku musuh- musuh AS akan berubah dan sulit dideteksi lagi.(AP/AFP/Reuters/DHF)