Berantas Mafia Migas, Kementerian ESDM Tak Bisa Dipimpin oleh Profesional "Lugu" - Kompas.com

Berantas Mafia Migas, Kementerian ESDM Tak Bisa Dipimpin oleh Profesional "Lugu"

Kompas.com - 13/10/2014, 06:22 WIB
KOMPAS/PRIYOMBODO Bambang Sudibyo

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah ekonom percaya susunan kabinet Joko Widodo (Jokowi), yang tepat, dapat memberikan harapan bagi perbaikan ekonomi dan kepercayaan investor.

Untuk kementerian strategis seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Bambang Sudibyo, berpendapat lebih baik Jokowi menempatkan seorang profesional nonpartai, tetapi paham soal ekonomi dan politik.

"Ya baiknya jangan orang politik, tetapi profesional yang tahu politik. Kalau yang profesional tetapi 'lugu' saja itu enggak bisa karena bagaimana juga jabatan menteri itu jabatan politik, bukan jabatan profesional," kata dia ditemui di sela-sela Indonesia Knowledge Forum III 2014, di Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Menurut Bambang, dengan menempatkan orang yang bersih dalam jabatan menteri ESDM dan tidak "cacat", kepentingan untuk menghapuskan mafia migas akan menjadi lebih mudah.

Lebih lanjut, hal itu perlu mendapat dukungan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kemudian juga, menteri BUMN-nya harus berani memberantas mafia migas itu. Jadi, berantas mafia itu sangat bergantung pada dukungan presiden dan wakil presiden. Dulu Pak Dahlan katanya akan menutup Petral kan, tapi kok berhenti? Mungkin pada waktu itu dukungan dari bosnya mungkin kurang sehingga dia tidak berani menutup itu," ujar dia.

Selain kedua pos kementerian itu, Bambang menilai, sosok yang nantinya bakal menjabat sebagai menko perekonomian sebaiknya juga bukan orang partai, tetapi profesional yang paham politik. Sosok menko perekonomian, kata dia, haruslah yang menguasai ekonomi makro dan memiliki pengetahuan dalam hal ekonomi dan politik.

"Di Indonesia ini politik sangat menentukan. Jadi, menteri apa pun di bidang ekonomi harus menguasai ekonomi dan politik karena besar sekali pengaruh politik itu terhadap ekonomi," ucap mantan Menteri Keuangan pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.


Lantas, dengan "ruang politik yang sempit", mampukah Jokowi memilih orang bersih untuk menempati jabatan-jabatan strategis tersebut? "Kita harus optimistis. Banyak orang bersih, masih banyak orang baik. Tidak semua korup, banyak yang bersih. Cuma orang bersih itu perlu dukungan politik yang kuat, jadi sangat bergantung pada dukungan Jokowi-JK dan juga dukungan dari PDI-P sangat menentukan," kata Bambang.

EditorErlangga Djumena
Komentar
Close Ads X