Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Pernah Naikkan Harga BBM, tetapi Subsidi Terus Membengkak...

Kompas.com - 20/10/2014, 18:22 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diyakini tidak mampu menyelesaikan persoalan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selagi tidak ada pembenahan di sektor transportasi.

Gde Pradnyana, Sekretaris SKK Migas, menegaskan, untuk mengatasi beban subsidi BBM, pemerintahan pada periode sebelumnya menggenjot produksi dan menaikkan harga BBM. Namun, kebijakan tersebut terbukti tidak menyelesaikan masalah.

"Tahun 2012, pemerintah (SBY) sudah menaikkan harga BBM dari Rp 4.500 ke Rp 6.500 per liter, tetapi ternyata beban subsidi tetap saja membengkak," kata Gde dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2014).

Pemerintah juga telah menaikkan tarif tegangan listrik (TTL). Namun, lagi-lagi subsidi listrik terus membengkak. Menurut Gde, hal tersebut akan terus terulang selama akar permasalahannya tidak ditangani, yakni "konsumsi energi berkeadilan". "Persoalan di hilir tidak bisa dicarikan solusinya di hulu," ucap dia.

Gde menuturkan, lebih dari 90 persen BBM bersubsidi diserap untuk sektor transportasi. Dari sini, dia memastikan, penyediaan alat transportasi menjadi kunci mengurangi beban subsidi BBM. Sayangnya, masalah transportasi selama ini nyaris tanpa perlindungan dari pemerintah, dan diserahkan kepada pihak swasta.

Pola kebijakan liberal seperti itu, menurut Gde, tidak cocok dengan Indonesia. Dia berharap bahwa pemerintah bersedia merealokasi subsidi, dari subsidi BBM, ke penyediaan alat transportasi berbiaya murah dan mudah (affordable dan accessible).

"Di Eropa dan Tiongkok, pemerintah menyubsidi alat transportasi umum secara besar-besaran, sementara angkutan pribadi dibatasi, dan konsumsi energi dikenai carbon tax. Ini yang saya maksud 'konsumsi energi yang berkeadilan'," ujar alumnus ITB itu.

Gde yakin, Presiden baru Joko Widodo memahami betul pentingnya penyediaan alat transportasi berbiaya murah. Gde mengatakan, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa pembangunan sistem transportasi haruslah memfasilitasi orang, bukan memfasilitasi mobil.

"Pemikiran-pemikiran beliau ini yang membuat saya menaruh kepercayaan besar kepada Jokowi. Saya yakin, legasi terbesar Jokowi dalam lima tahun pemerintahannya adalah menghapus subsidi BBM. Saya yakin, hal itu bisa dilakukan," ujar Gde.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com