Petani Muda Merosot, Kedaulatan Pangan Terancam?

Kompas.com - 31/12/2015, 10:15 WIB
KOMPAS.com/HENDRIK YANTO HALAWA Ilustrasi: Petani tengah memeriksa tanaman padi mereka yang siap dipanen.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu berhati-hati pada penurunan jumlah usia petani di Indonesia. Pasalnya, hal ini bisa mengganjal cita-cita pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

"Cita-cita untuk menjadi berdaulat dalam pangan bisa terganjal oleh usia petani di Indonesia yang menua," ujar Manajer Advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Sayyid Abdullah di Jakarta Rabu (30/12/2015).

Menurut dia, berkaca pada peridoe 2010 hingga 2014 bisa dilihat bahwa rata-rata umur petani dengan usia 15-29 tahun mengalami penurunan. Dia memberikan contoh, pada 2008 jumlah petani muda bisa mencapai 9,3 juta, namun turun pada tahun 2012 menjadi 8 juta.

"Pertumbuhannya negatif pada tenaga kerja di usia bawah 30," tutur Sayyid.

Dia menambahkan, bukan hanya petani yang berusia muda saja yang mengalami penyusutan. Petani usia 30-44 tahun juga mengalami penyusutan. "Dari 13 juta (jiwa) tahun 2008 menjadi 12 juta di 2012," papar dia.

Hal yang sama juga terjadi di petani dengan usia 45 - 60 tahun. Dari yang berjumlah 10,7 juta di 2008 menjadi 10,4 juta di 2012.

Menurut dia, penurunan yang paling signifikan ada di usia muda. Kata dia, semakin tua, semakin berkurang besar penurunannya. "Untuk petani dengan usia 60 tahun buktinya konstan di 5 juta," papar Sayyid.

"Dari hasil surveu BPS, buktinya pada tahun 2013 hanya 12 persen populasi dengan usia dibawah 30 yang jadi petani," lanjut Sayyid.

Ternyata secara keseluruhan pun, pertumbuhan jumlah petani di Indonesia kata Sayyid, juga negatif. Selama 4 tahun terhitung dari 2010, jumlah petani berkurang sebesar 2 juta jiwa.

Pada tahun 2010 jumlah petani mencapai 38 juta orang. Sedangkan di 2014 jumlahnya menyusut 2 juta menjadi 36 juta. "Kegagalan pembangunan di sekor pertanian membuat orang jadi malas untuk kembali ke pertanian," tutur Sayyid.

Menurut dia, hal tersebut ditengarai oleh prioritas pemerintahan sebelumnya yang lebih menekankan peningkatan produksi ketimbang meningkatkan kesejahteraan petani.

"Selama pemerintahan SBY di 2010 hingga 2014 pembangunan pertanian itu tidak berorientasi pada petaninya. Tp berorientasi pada peningkatan produksi," ujar dia.

Pendapatan petani juga sangat rendah. Hanya Rp 9.000 rupiah per kapita per hari. Bahkan bisa Rp 7.950 rupiah per hari. "Berarti pembangunan empat tahun terakhir tidak menyejahterakan petani," ucapnya.

Ia mengatakan, jika saat ini tidak segera menerapkan metode yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, dampaknya akan sangat besar. Kurangnya tenaga kerja di sektor pertanian mengakibatkan rendahnya produktivitas dalam negeri. Buktinya, kata dia, laju impor pertanian di luar kelapa sawit jauh lebih besar dari ekspor.

"Bisa mencapai 2 kali lipat dari ekspor yang hanya 7 persen," tuturnya.

Dampak lain hilangnya potensi penterapan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja di pertanian kata Sayyid jadi menurun. Di tahun 2014 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menurun 5,5 persen dari 30.27 persen menjadi 35,26 persen.

"Padahal sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja," kata Sayyid.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorErlangga Djumena
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X