Muluskan Silognas, PT Pos Indonesia Gandeng 12 BUMN

KOMPAS.com - PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman bersama 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjalankan Sistem Logistik Nasional (Silognas) secara kian mulus (seamless logistic). “Karena PT Pos berada dalam posisi punya jaringan di seluruh pelosok, kita berada di posisi sebagi fasilitator untuk terbangunnya seamless logistic,” ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W. Setijono  seusai penandatangan nota kesepahaman di Bandung, Jumat (19/2/2016).

Kerja sama ini, nantinya tetap bersifat business to business. Namun, pihaknya menghindari terjadinya investasi sama yang dilakukan masing-masing BUMN. Misalnya, sama-sama investasi di pergudangan, transportasi, sistem teknologi informasi, dan lain-lain. Dia meyakini pola seperti ini bisa memberikan penyederhanaan yang sangat signifikan. “Ini semuanya business to business, bagaimana bisa membawa benefit untuk BUMN-BUMN melalui kebersamaan ini,” ujarnya.

Gilarsi memaparkan, melalui nota kesepahaman ini, ada sejumlah hal yang ingin dicapai. Pertama, sinergi BUMN ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini berada di kisaran 27 persen. “Bagaimana ini bisa ditekan, sampai mungkin lima persen dalam lima tahun ke depan. Saya belum tahun apakah ini realistis, perlu didalami,” ujarnya.

Kedua, lanjut Gilarsi, adalah untuk menghilangkan disparitas harga komoditas antara wilayah urban dan rural. “Harga di rural mahal, di urban murah. Gajinya orang rural rendah sementara harga mahal, ini jadi problem. Kalau logistic cost ditekan dan seamless logistic diupayakan, upaya mengurangi beban disparitas harga itu bisa direalisasikan,” jelasnya.

Selanjutnya adalah untuk memfasilitasi sebagai proses backbone-nya sistem perdagangan secara elektronik (e-commerce). Menurut Gilarsi, pertumbuhan e-commerce bukan lagi eksponensial, namun eksplosif. “Nah, back end-nya, logistiknya siapa yang menyiapkan? Nah kita bersama-sama saling membantu menyediakannya,” tutur Gilarsi.

Sinergi BUMN ini, paparnya, juga merupakan bentuk keinginan untuk pemberdayaan dan memfasilitasi UMKM agar bisa lebih kompetitif. Menurutnya, salah satu kesulitan UMKM itu di logistik, baik itu dalam proses pembelian maupun penjualan. “Statistiknya di Indonesia ada 50 juta UMKM. Kalau 10 persennya saja, atau 5 juta UMKM masing-masing punya karyawan 5 hingga 10 orang, berapa empower yang terserap,” tuturnya.

Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono bersama pimpinan 12 BUMN yakni Direktur Utama PT Angkasa Pura I Sulistyo Wimbo S. Hardjito, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Plt Direktur Utama Perum Damri Sarmadi Usman, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd Arham Sakir Torik, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Bambang Eka Cahyana, Plt Direktur Utama PT Pelindo II Dede R. Martin, Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto, Direktur SDM Umum PT Pelindo IV Niken Probowati, Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro, Direktur Utama PT ASDP Danang S. Baskoro, dan Direktur Pengembangan Bisnis Riset dan Teknologi PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat.