Apa Benar Ada Defisit Rp 7 Triliun di BPJS Kesehatan?

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), misalnya, menyatakan penyesuaian iuran terjadi lantaran untuk menutupi defisit mencapai Rp 7 triliun yang dialami BPJS Kesehatan.

Lalu, apakah memang benar ada defisit Rp 7 triliun di BPJS Kesehatan akibat melonjaknya jumlah peserta dan klaim yang dibayarkan?

Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menolak disebut adanya defisit, namun yang terjadi adalah adanya mismatch atau ketidaksesuaian.

Irfan menjelaskan, mismatch tersebut terjadi antara iuran yang dibayarkan peserta dengan pengeluaran BPJS Kesehatan, yakni untuk klaim.

Pada tahun 2014 saja misalnya, mismatch tersebut mencapai Rp 3,3 triliun dan tahun 2015 mencapai kisaran Rp 6 triliun.

"Kalau defisit kesannya seperti tidak ada uang yang masuk. Yang ada adalah mismatch," kata Irfan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/3/2016).

Untuk memitigasi masalah tersebut, maka salah satu solusinya adalah dengan penyesuaian iuran. Selain itu, BPJS Kesehatan juga dapat menerima suntikan dana dari pemerintah.

Tolak Tarif Iuran Baru

Dalam pernyataannya, YLKI menilai, kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya untuk menutupi defisit yang selama ini dialami BPJS.

"Berdasar Perpres Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah menetapkan kenaikan iuran BPJS, yang akan diberlakukan per 1 April 2016, demi menutup defisit operasional yang mencapai lebih dari Rp 7 triliun, sejak 2014," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.

Menurut Tulus, terlepas dari soal defisit, kebijakan menaikkan tarif iuran BPJS untuk peserta mandiri adalah kebijakan yang kontraproduktif dan tidak mempunyai empati.

Pasalnya, saat ini sedang terjadi kelesuan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat. (Baca: YLKI: Kenaikan Iuran BPJS Hanya untuk Tutupi Defisit Rp 7 Triliun)