INSA Minta Pengusaha Pelayaran Terapkan Peraturan IMO

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi pengusaha perusahaan pelayaran angkutan niaga atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta kepada seluruh pengusaha pelayaran di Indonesia agar menerapakan dari International Maritime Organization (IMO).

Hal ini, untuk mendorong  peningkatan keselamatan Pelayaran Nasional.

Sekrertaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, kunjungan Sekjen IMO ke Indonesia perlu ditindakalnjuti dengan peningkatan segi keselamatan pelayaran nasional.

Salah satu hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan keselamatan pelayaran nasional adalah secara nasional Indonesia telah ikut meratifikasi aturan - aturan yg dikeluarkan oleh IMO.

"Peraturan IMO yang sudah diratifikasi oleh pemerintah, sudah seyogyanya diterapkan secara utuh kepada pengusaha pelayaran nasional dan memonitor pengimplementasiannya dengan baik, " ujar Budhi dalam keterangan tertulis yang diterima Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Menurut dia, jika peraturan IMO diterapkan maka dapat meniminalisasi terjadinya kecelakan kapal laut di Indonesia.

Selain itu, dapat memberikan citra positif terhadap kondisi keselamatan pelayaran nasional dan harus bisa ditingkatkan agar pengusaha pelayaran nasional memiliki reputasi internasional.

Meski demikian, Jelas Budhi, peningkatan keselamatan pelayaran perlu meliputi seluruh aspek pelayaran, baik pada pendidikan, tingkat kualifikasi pengajar, dan kualitas SDM pelaut itu sendiri.

Tidak hanya itu, perhatian pemerintah terhadap peraturan keselamatan pelayaran juga wajib memperhatikan perlindungan kesejahteraan SDM pelaut dan pengawasan keselamatannya

 "Sehingga  biaya tambahan yang dikeluarkan memiliki level of service yang baik, karena dengan di keluarkannya pertambahan extra cost-nya, harus sebanding dengan perlindungan SDM yang terawasi sehingga tertata dan terlindungi dengan baik," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, saat ini Indonesia dipandang cukup penting oleh IMO.

Hal itu dikarenakan banyaknya jumlah armada nasional untuk menjadi pemenuhan minimum anggota atau kuorum persyaratan diberlakukannya regulasi yang dikeluarkan IMO yang mana Indonesia telah melakukan sebelumnya pada implementasi "Ballast water management".

"Secara kuantiti jumlah GRT kapal Indonesia cukup besar," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Mr. Kitack Lim mengunjungi Indonesia pada Selasa (21/2).

Salah satu poin hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan terkait kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pelayaran, khususnya menyangkut keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut.

Selain itu, pemerintah dan Sekjen IMO juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan capacity building.