JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Padahal banyak negara yang justru mengalami kontraksi ekonomi yang hebat.
Meski begitu, Pemerintah ingin pembangunan infrastuktur terus didorong lebih agresif. Estimasi biaya pembangunan hingga 2019 pun sudah diperhitungkan namun mengalami koreksi.
"Sudah kami koreksi jadi Rp 4.700-an triliun (biaya pembangunan hingga 2019)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Bojonegoro usai acara Musrembangnas di Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Awalnya, pemerintah memperkirakan biaya pembangunan infrastuktur Indonesia 2015-2019 mencapai Rp 5.500 triliun. Namun angka itu direvisi oleh Bappenas menjadi Rp 4.700 triliun.
Rincian yakni 33 persen atau sekitar Rp 1.551 triliun berasal dari pemerintah, 25 persennya atau Rp 1.175 triliun berasal BUMN, dan sisanya sebesar 42 persen atau Rp 1.974 triliun didorong berasal dari swasta.
Menurut Bambang, revisi dana pembangunan infrastuktur itu disebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015-2016 tidak setinggi yang diharapkan pemerintah.
"Jadi kami harus mengurangi infrakstruktur dan fokus kepada yang lebih prioritas," kata Bambang.
Pemerintah tidak bisa membiayai seluruh pembangun infrastuktur sandiri sebab fiskal yang ada di APBN sangatlah terbatas. Oleh karena itu peran BUMN dan swasta dalam membangun republik sangat besar.
Pada 2015, pemerintah menganggarkan Rp 290 triliun untuk membiayai pembangunan infrastuktur. Sementara pada 2016, anggaran infrastruktur mencapai Rp 313 triliun.
Adapun pada 2017, anggaran infrastruktur melonjak menjadi Rp 387 triliun. Artinya dalam rentang waktu 2015-2017, anggaran infrastruktur yang dialokasikan di dalam APBN sudah mencapai Rp 990 triliun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.