Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah akan Gunakan Persinyalan "Moving Block" untuk LRT Jabodebek

Kompas.com - 12/07/2017, 13:51 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk memakai sistem moving block untuk persinyalan kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. 

Hal tersebut dinyatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setelah rapat terkait LRT di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta.

"Tadi kami bicara soal persinyalan ada yang fixed block ada yang moving block. Dengan moving block penumpangnya bisa mendekati 500.000 orang per tahun sedangkan pakai fixed cuma 270.000 orang per tahun. Maka itu saya langsung setuju," ujar Budi Karya, Rabu (12/7/2017). 

Dalam hal ini, sistem moving block merupakan sistem persinyalan yang mana kedatangan antar-kereta di stasiun dihitung berdasarkan perhitungan waktu, bukan jarak.

Dengan begitu, kedatangan kereta ke stasiun bisa dipastikan tidak akan mengalami keterlambatan. 

"Karena kami ingin jarak antarkereta (headway) lebih pendek. Dari yang tadinya 5 menit jadi bisa 1 menit," jelas dia. 

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini menuturkan, teknologi tersebut akan memakan biaya senilai Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar.

Dengan demikian, ada tambahan biaya lagi pada pembangunan LRT Jabodebek yang dari total Rp 21,7 triliun menjadi sekitar Rp 22 triliun.

Sementara itu, tambah dia, pemerintah akan menggunakan jasa PT LEN Industri (Persero) untuk menyediakan teknologi moving block tersebut.

"Kami mengarahkan LEN Industri sebagai local partner. Siapapun yang menang kami minta LEN sebagai local partner, karena kami ingin LEN jadi perusahaan yang membangun persinyalan di Indonesia seperti INKA untuk kereta," pungkas dia.  

Sekadar informasi, saat ini progres pembangunan LRT Jabodebek sebesar 17 persen. Pembangunan LRT terdapat tiga jalur yakni Cawang-Cibubur, Cawang-Bekasi Timur, dan Cawang-Kuningan-Dukuh Atas. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kehabisan Tiket Kereta? Coba Fitur Access by KAI Ini

Kehabisan Tiket Kereta? Coba Fitur Access by KAI Ini

Spend Smart
Harga Saham BBRI 'Nyungsep' 5 Persen, Investor 'Buy' atau 'Hold'?

Harga Saham BBRI "Nyungsep" 5 Persen, Investor "Buy" atau "Hold"?

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di BCA Mobile

Cara Hapus Daftar Transfer di BCA Mobile

Work Smart
Perkuat Stabilitas Rupiah di Tengah Ketegangan Dunia

Perkuat Stabilitas Rupiah di Tengah Ketegangan Dunia

Whats New
Bantu Industri Hadapi Risiko Geopolitik, PGN Bakal Bangun Hub Optimalkan LNG Lintas Negara

Bantu Industri Hadapi Risiko Geopolitik, PGN Bakal Bangun Hub Optimalkan LNG Lintas Negara

Whats New
Mendag Musnahkan 27.078 Ton Produk Baja Ilegal Milik PT Hwa Hook Steel

Mendag Musnahkan 27.078 Ton Produk Baja Ilegal Milik PT Hwa Hook Steel

Whats New
Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Tumbuh pada Kuartal I-2024

Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Tumbuh pada Kuartal I-2024

Whats New
Bangun Ekosistem Hunian Terintegrasi Internet, Perumnas Gandeng Telkomsel

Bangun Ekosistem Hunian Terintegrasi Internet, Perumnas Gandeng Telkomsel

Whats New
Kalog Express Layani Pengiriman 3.186 Ton Barang Selama Lebaran 2024

Kalog Express Layani Pengiriman 3.186 Ton Barang Selama Lebaran 2024

Whats New
Bank Sentral Jepang Pertahankan Suku Bunga

Bank Sentral Jepang Pertahankan Suku Bunga

Whats New
Temukan Jaringan Narkotika di Tangerang, Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu

Temukan Jaringan Narkotika di Tangerang, Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu

Whats New
Dorong UMKM 'Go Global', Pertamina Kembali Gelar UMK Academy 2024

Dorong UMKM "Go Global", Pertamina Kembali Gelar UMK Academy 2024

Whats New
Mata Uang Polandia Bukan Euro meski Gabung Uni Eropa, Apa Alasannya?

Mata Uang Polandia Bukan Euro meski Gabung Uni Eropa, Apa Alasannya?

Whats New
Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

Bersinergi Bersama, Bea Cukai dan BNN Usut Tuntas 4 Kasus Peredaran Sabu dan Ganja di Jateng

Whats New
Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com