Nilai Strategis Perikanan Budidaya dalam Menopang Ketahanan Pangan

Bicara peluang, dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia justru diuntungkan karena disuguhi karunia potensi sumberdaya yang melimpah serta dukungan pola iklim yang baik, sehingga sangat potensial untuk pengembangan berbagai varian jenis komoditas sesuai kebutuhan. Uniknya, varian komoditas tersebut dapat dikembangkan sesuai spesifikasi lokasi di berbagai daerah. Inilah, yang menjadi alasan kenapa perikanan budidaya memiliki keunggulan komparatif di banding negara-negara lain. 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa total potensi lahan indikatif perikanan budidaya diperkirakan mencapai 17,8 juta hektar. Dari total tersebut dengan mempertimbangkan daya dukung lahan yang ada, penulis memperkirakan bahwa luas lahan efektif yang bisa dioptimalkan untuk kegiatan budidaya mencapai sekitar 6,42 juta hektar, yaitu masing-masing untuk budidaya air laut sekitar 2,4 juta hektar (20 persen dari total potensi indiktif), budidaya air payau ekitar 2 juta hektar (70 persen dari total potensi indikatif) dan budidaya air tawar sekitar 566.000 hektar (20 persen dari total potensi indikatif).

Dari total lahan efektif tersebut setidaknya potensi kapasitas produksi ikan (di luar produk non food-use) yang dapat dioptimalkan diperkirakan hingga 130 juta ton per tahun dari semua jenis budidaya. Jika diasumsikan sekitar 30 persen saja diprioritaskan untuk kepentingan orientasi ekspor, maka setidaknya sebanyak 91 juta ton per tahun merupakan potensi yang dapat disuplai untuk memenuhi konsumsi ikan dalam negeri. Kita belum bicara nilai ekonomi langsung (direct use value), namun angka tersebut sangat berpeluang peluang besar dalam menopang ketahanan pangan nasional bahkan dunia. Potensi ini tentunya menjadi peluang untuk menggenjot varian komoditas non ekspor.

Perubahan iklim dan lingkungan

Fenomena perubahan iklim dan lingkungan global saat ini diprediksi akan menjadi tantangan utama bagi  sektor-sektor berbasis pangan termasuk perikanan budidaya. Di sisi lain fenomena industrialisasi yang mereduksi fungsi lahan pada sektor-sektor tersebut juga menjadi ancaman bagi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Bukan hanya di Indonesia, tapi isu ini menjadi fokus perhatian negara-negara di belahan dunia.

Menghadapi tantangan di atas, maka penting untuk membuat semacam peta jalan (road map) pengembangan perikanan budidaya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan lingkungan global. Ini akan menjadi acuan semua pelaku dalam melakukan langkah-langkah antisipatif menghadapi tantangan tersebut. Bagaimana meng-create kegiatan budidaya dengan mengedepankan prinsip “eko-efisiensi” berbasis mitigasi dan konservasi yaitu dengan mendorong produktivitas tinggi, lebih efisien dengan tetap menjaga kualitas lingkungan perlu terus didorong.

Kendati demikian, penulis menilai bahwa langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya tetap  on the track dengan terus mendorong inovasi teknologi budidaya yang mengedepankan prinsip-prinsip di atas. Kita bisa lihat berbagai upaya yang dinilai memerlihatkan dampak positif antara lain : pengembangan gerakan pakan mandiri yang memanfaatkan bahan baku lokal telah secara langsung mampu meningkatkan nilai tambah keuntungan pembudidaya. Upaya diversifikasi komoditas yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan, khususnya komoditas jenis low thropic level dan pengembangan komoditas unggulan lokal. Intensifikasi teknologi berbasis eko-efisiensi semisal budidaya intensif lele system bioflok yang mampu menggenjot produktivitas hingga 3 kali lipat dengan memanfaatkan lahan dan sumber air terbatas.

Keberhasilan teknologi Resirculating Aquaculture System (RAS) yang mampu genjot produktivitas benih hingga 100 kali lipat dalam lahan terbatas dan hemat sumber air. Pengembangan minapadi yang memberikan multiple cash flow terhadap peningkatan nilai tambah dan telah menjadi rujukan model di level Asia-Pasifik. Penerapan model budidaya Integrated Multithropic Aquaculture (IMTA), implementasi acuan prinsip budidaya berbasis ekosistem (Ecosytem Approach to Aquaculture). Serta berbagai inovasi teknologi lainnya yang mudah diadopsi oleh masyarakat luas. Ini semua tentunya menjadi harapan baru, bahwa usaha budidaya masih bisa didorong dan mampu menjawab tantangan yang ada.

Pun demikian, kebijakan Pemerintah dalam mendorong Sistem Jaminan Mutu dan keamanan pangan hasil perikanan harus didukung penuh oleh semua elemen. Penerapan sistem secara terintegrasi dari hulu sampai hilir akan menjamin ketelusuran produk, sehingga bahaya keamanan pangan bisa diantisipasi. Penerepan kaidah Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) pada level hulu dan HACCP/ISO/Eco-Labelling pada level hilir merupakan kebijakan mutlak yang perlu terus didorong. Upaya ini tentunya menjadi bentuk tanggungjawab dalam menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Istimewa Cocon

Ikatan Alumni Sarjana Perikanan UNDIP-DPD Jabodetabek

Email : infoakuakultur@gmail.com