Darmin: Tak Membangun Pun, Utang Pemerintah Akan Tetap Nambah

Kompas.com - 24/07/2017, 19:08 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian RI, Darmin Nasution Ketika Ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (9/6/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Koordinator Perekonomian RI, Darmin Nasution Ketika Ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (9/6/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Utang pemerintah terus menggunung. Hingga akhir Juni 2017, tercatat utang pemerintah mencapai Rp 3.706 triliun, naik Rp 34 triliun dibanding posisi utang senilai Rp 3.672 pada Mei 2017.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, utang pemerintah bertambah lantaran keperluan pembangunan infrastruktur. Namun ia juga mengungkapkan sisi lain dari bertambahnya utang pemerintah itu.

(Baca: Utang Pemerintah Tahun Ini Bisa Bertambah Rp 497 Triliun)

"Sebetulnya pemerintah enggak buat apa-apa (bangun infrastruktur) pun utang pemerintah akan nambah," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di  Jakarta, Senin (24/7/2017).

Saat ini pemerintah belum bisa keluar dari defisit kesimbangan primer di dalam keuangan negara. Defisit keseimbangan primer berarti pengeluaran tanpa beban utang lebih besar dari jumlah penerimaan negara. Sementara itu, pemerintah memiliki kewajiban membayar utang.

Setiap tahun tutur Darmin, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sekitar Rp 220 triliun. Kondisi defisit kesimbangan primer  itu membuat pemerintah harus menambah utang termasuk untuk membayar utang yang jatuh tempo dan bunga utang.

Dengan begitu, utang bisa bertambah meski pemerintah tidak melakukan pembangunan. Namun Darmin meminta masyarakat untuk tidak melihat penambahan utang pemerintah sebagai hal negatif. Sebab tutur ia, utang juga bisa digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

Pemerintah sendiri kerap menilai posisi utang negara masih aman. Ada dua indikator yang dijadikan acuan pemerintah untuk menilai kondisi utang tersebut yakni ketentuan undang-undang dan perbandingan dengan negara lain.

"Ketentuan undang-undang menetapkan batas rasio 60 persen (terhadap PDB). Rasio utang sekarang ini 28 persen jadi masih cukup jauh (dari batas)," ujar Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara di Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Sementara itu jika dibandingkan dengan sejumlah negara, rasio utang RI terhadap PDB dinilai masih kecil. Rasio utang Malaysia 40 persen, Thailand 50 persen, Jepang 200 persen, dan AS 100 persen.

Dari dua indikator acuan itu, pemerintah mengatakan bahwa utang negara masih aman. Apalagi tutur Suahasil, PDB nasional terus tumbuh setiap tahunnya sehingga rasio utang terhadap PDB bisa dijaga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.