Persoalan Kemiskinan Lebih Penting dari Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR menilai pemindahan ibu kota bukanlah hal yang mendesak saat ini. Ada hal lain yang lebih penting yaitu program pengentasan kemiskinan.

"Kalau kita bicara pemindahan ibu kota, malu kita, apa urgensinya?" ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Hafidz Thohir, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Berdasarkan data teranyar Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta orang pada Maret 2017, bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan jumlah September 2016.

Indeks kemiskinan di Indonesia juga semakin dalam dan semakin parah selama periode September 2016 - Maret 2017.

(Baca: DPR Tolak Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota Masuk dalam APBN-P 2017)

Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 mencapai 1,83, naik dari September tahun lalu yang hanya 1,74. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,44 pada September 2016 menjadi 0,48 pada Maret 2017.

Melihat kondisi itu, Menurut Hafidz, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk pemindahan ibu kota.

Ia juga menuturkan, dalam politik ada siklus-siklus yang perlu diperhatikan pemerintah. Tahun pertama, siklus hiruk pikuk politik pasca Pemilu. Tahun kedua, yaitu tahun perbaikan atau konsolidasi politik. Sementara tahun ketiga, ekonomi harus lepas landas.

"Kalau tahun ini berhasil, kita baru bisa bicara tahun keempat tahun kelima. Itu teori politik. Kalau kita bicara terlalu berat di depan (pemindahan ibu kota), nanti enggak jalan (ekonomi)," kata Hafidz.

Sebelumnya, Komisi XI DPR menolak usulan anggaran kajian pemindahan ibu kota yang diajukan oleh Kementerian Perecanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.