DPR Nilai Aturan Beras Bersubsidi Belum Jelas

Kompas.com - 24/07/2017, 20:50 WIB
Mentan Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (18/7/2017). KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTOMentan Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (18/7/2017).
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan persoalan beras yang saat ini tengah menjadi perhatian menyusul adanya dugaan permainan nakal dari pelaku usaha.

Mentan menjelaskan, pemerintah saat ini terus mengalirkan subsidi input dalam bentuk penyediaan pupuk, dan benih kepada para petani melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Karena itu, menurut Amran, padi yang dihasilkan oleh petani menjadi padi bersubsidi karena terdapat uang negara dalam proses penanaman padi tersebut.

"Ada uang negara dan tidak kecil, pupuk saja Rp 31 triliun, belum traktor dan alat mesin pertanian (alsintan) kalau digabung bisa mencapai Rp 50 triliun lebih," ujar Amran saat rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (24/7/2017).

(Baca: YLKI Desak Polisi Usut Tuntas Pelaku Penyelewengan Beras Subsidi)

Namun, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, padi yang dihasilkan oleh petani saat ini bukan termasuk barang subsidi meskipun pemerintah telah memberikan subsidi input berupa pupuk hingga traktor.

"Kalau produk dari benih dan pupuk subsidi dikategorikan menjadi barang bersubsidi, bagaimana kopi yang dijual di gerai-gerai mal. Harganya bisa sepuluh kali lipat dibandingkan kopi biasa. Padahal bisa saja itu juga hasil dari benih dan pupuk subsidi (pemerintah)," ujarnya.

Dengan itu, pihaknya menyarankan berkaitan dengan komoditas bersubsidi perlu ada aturan yang jelas agar pemerintah tidak salah mengambil langkah maupun kebijakan.

"Perlu ada aturan yang jelas agar pemerintah tidak salah langkah. Jangan sampai menimbulkan keresahan baru di masyarakat," jelas Viva.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, persoalan yang terjadi pada komoditas beras saat ini hanyalah perosoalan disparitas harga dan ketidakadilan sosial.

"Menurut saya tidak ada kesalahan tapi masalahnya ketidakadilan sosial yang harus kita atasi. Caranya adalah kita buat petani tidak lagi jual gabah tapi jual beras sehingga nilai tambah ke petani, bukan ke pedagang," jelas Daniel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalbe Farma dan Ecossential Food Corp Bentuk Perusahaan Join Venture di Filipina

Kalbe Farma dan Ecossential Food Corp Bentuk Perusahaan Join Venture di Filipina

Rilis
Prokes Kembali Dilonggarkan, Kemenhub Terbitkan SE Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Terbaru

Prokes Kembali Dilonggarkan, Kemenhub Terbitkan SE Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Terbaru

Whats New
Harga Komoditas Naik, Kemenkeu 'Pede' Nilai Ekspor Tumbuh Tinggi Sepanjang 2022

Harga Komoditas Naik, Kemenkeu "Pede" Nilai Ekspor Tumbuh Tinggi Sepanjang 2022

Whats New
East Ventures Dorong Ekonomi Inklusif melalui Investasi Berkelanjutan

East Ventures Dorong Ekonomi Inklusif melalui Investasi Berkelanjutan

Rilis
Cara Daftar Mobile Banking Bank Papua di ATM dan HP

Cara Daftar Mobile Banking Bank Papua di ATM dan HP

Spend Smart
Kemenkop UKM Dorong Koperasi Miliki Pabrik Minyak Goreng

Kemenkop UKM Dorong Koperasi Miliki Pabrik Minyak Goreng

Rilis
Libur Panjang Waisak, AP I Layani 651.474 Penumpang

Libur Panjang Waisak, AP I Layani 651.474 Penumpang

Whats New
BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

Whats New
Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Whats New
Foto Erick Thohir 'Mejeng' di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Foto Erick Thohir "Mejeng" di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Whats New
IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

Whats New
Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Rilis
OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

Whats New
Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Whats New
Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.