Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Tak Disetujui DPR, Pemerintah Teruskan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 24/07/2017, 21:09 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kajian pemindahan ibu kota jalan terus meski usulan anggarannya ditolak oleh DPR. Hal itu disampikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro.

"Intinya kami (Bappenas) akan tetap  lakukan kajian tersebut karena kami tidak sendiri, kami (akan) kerja sama dengan kementerian-kementerian lain," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Menurut Bambang, pemerintah sangat serius dengan rencana pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, kajian mendalam akan tetap dilakukan oleh pemerintah meski anggaran tidak disetujui DPR.

Pemerintah tutur ia, akan mencoba memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sejumlah kementerian. Bahkan Bambang berencana akan melakukan realokasi anggaran dari program lain.

"Kami juga mendorong pembentukan 10 kota baru di Indonesia. Sebagian anggarannya bisa digunakan dan tentunya akan direalokasi apabila diperlukan," kata dia.

Kajian mendalam pemindahan ibu kota akan mencakup berbagai hal di antaranya yaitu mengenai lokasi yang ideal dijadikan pusat pemerintahan baru Indonesia.

Ia menilai pemindahan ibu kota ke luar Jawa bisa saja dilakukan sebab sudah banyak negara yang mampu memindahkan ibu kotanya ke daerah yang jaraknya cukup jauh.

"Brazil itu pindah ibu kota dari Rio Janiero ke Brazilia itu kalau pakai pesawat kira-kira 2 jam, lebih jauh kalau kita terbang Jakarta ke Balikpapan," ucap Bambang.

Pemerintah memastikan kota yang akan dijadikan ibu kota baru berada di luar Jawa. Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa.

Latar belakang rencana pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. Diharapkan pemindahan ibu kota bisa membuat ekonomi lebih merata.

Sebelumnya, Komisi XI DPR menolak usulan anggaran kajian pemindahan ibu kota yang diajukan oleh Kementerian Perecanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com