MUI Minta 10 Persen APBN Dialokasikan untuk Keuangan Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta pemerintah mengalokasikan 10 persen APBN untuk keuangan syariah. Ma'ruf mengatakan, anggaran ini nantinya dapat mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

"Kami ingin keuangan syariah masuk APBN sekitar 10 persen. Kami harapkan ada intensifikasi dan ekstensifikasi," kata Ma'ruf, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

Selama ini, lanjut dia, pemerintah belum memberi perhatian lebih kepada industri syariah. Meskipun di sisi lain, industri syariah juga menyumbang pendapatan negara. Seperti makanan halal, fashion halal, wisata syariah, rumah sakit syariah, dan lain-lain.

Untuk dapat menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru perekonomian Indonesia, dibentuklah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

(Baca: DPR: Industri Keuangan Syariah Indonesia Harus Ungguli Malaysia)

"Dengan membentuk KNKS, kebijakan bisa lebih dirumuskan. Kami optimis ekonomi syariah jadi pilar utama penguatan ekonomi kita," kata Ma'ruf.

Nantinya MUI akan menerbitkan fatwa mengenai instrumen syariah dan ekonomi syariah diyakini akan semakin berkembang di Indonesia.

Dia mengimbau para ulama untuk mempromosikan produk layanan jasa keuangan syariah. Menurut dia, harus ada sinergi antara pemerintah dengan ulama dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

"Mereka punya kewajiban (mengembangkan ekonomi syariah). Wong negara saja sudah mendorong, kenapa ulama nya lembek?" kata Ma'ruf.

Adapun Indonesia berada pada urutan ke-10 dalam industri syariah dunia dengan market share sebanyak 5 persen. Sedangkan Malaysia berada di peringkat pertama dengan angka 30 persen.

Berdasarkan data Bank Indonesia, total aset keuangan syariah pada akhir 2016 mencapai Rp 891 triliun dengan pertumbuhan rata-rata 23 persen per tahun.

Jumlah aset tersebut mengalami pertumbuhan sebanyak 20,28 persen, pembiayaan tumbuh 16,41 persen dan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 20,84 persen.