JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengharapkan tata niaga perberasan nasional tidak hanya menguntungkan satu pihak semata melainkan seluruh pihak termasuk petani sebagai produsen utama padi.
Menurut Amran, saat ini terjadi kesenjangan pendapatan antara petani sebagai produsen dan pedagang sebagai perantara.
"Kami ingin agar disparitas harga jangan terlalu tinggi," ujar Amran di Kementerian Pertanian ( Kementan), Jakarta, Selasa (25/7/2017).
(Baca: Kalla Tak Ingin Produsen Beras Ambil Untung Berlebihan)
Berdasarkan perhitungan Kementan, nilai total bisnis beras nasional mencapai Rp 484 triliun per tahun. Angka tersebut dihitung berdasarkan harga rata-rata beras eceran nasional yang mencapai Rp 10.519 per kilogram dikalikan 46,1 juta ton kebutuhan beras nasional.
Menurut Amran, dalam satu tahun biaya produksi petani dalam memproduksi beras mencapai Rp 278 triliun, kemudian memperoleh marjin keuntungan Rp 65,7 triliun. Jika dibagi rata kepada 56,6 juta petani saat ini, maka satu orang oetani hanya memperoleh Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per tahun.
Sementara, pedagang perantara atau middleman setelah dikurangi biaya proses produksi, gudang, angkutan, pengemasan diperkirakan mendapatkan marjin keuntungan hingga Rp 133 triliun.
Jika dibagi dengan jumlah pedagang sebanyak 400.000 orang, maka rata - rata per orang mendapatkan marjin Rp 300 juta per pedagang.
"Satgas pangan menginginkan keuntungan terdistribusi secara adil dan proporsional kepada petani, pedagang beras kecil dan melindungi konsumen," ujar Amran.
Namun demikian, Mentan mempersilakan pengusaha penggilingan gabah swasta membeli gabah petani dengan harga tinggi. Akan tetapi, Mentan menegaskan, para pelaku swasta jangan menjual gabah yang telah diproses menjadi beras dengan harga jual yang tinggi.
"Alhamdulillah saya senang kalau (gabah petani) dibeli tinggi. Tetapi jangan dijual mahal. Tegas, jangan untung sampai 200 persen," ujar Amran.
