KPPU: Perpendek Rantai Distribusi Beras

Kompas.com - 25/07/2017, 22:59 WIB
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, di kantor KPPU, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKetua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, di kantor KPPU, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017).
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) menyarankan pemangkasan rantai distribusi beras. Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, salah satu persoalan pada industri perberasan di Indonesia adalah panjangnya rantai distribusi beras. 

"Dengan cara memperpendek rantai distribusi, akan meningkatkan efisiensi dan benefit bisa dinikmati oleh end user (konsumen)," kata Syarkawi, di gedung KPPU, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017).

Rantai distribusi beras yang panjang bermula dari petani yang menjual ke penggilingan, kemudian penggilingan menjual ke pedagang besar, agen retailer, hingga end user. Jika di tiap rantai distribusi ada margin, maka tingkat harga di end user akan tinggi.

(Baca: Ada Persaingan Tak Sehat, KPPU Petakan Rantai Tata Niaga Beras)

Selain itu, KPPU menduga adanya permainan oleh para pemain besar di level penggilingan atau pedagang. Hal tersebut yang membuat margin keuntungan di level penggilingan menjadi tinggi.

Margin atau perbedaan harga di tengah rantai distribusi beras, lanjut dia, mencapai Rp 3.500. Sebab, dari petani, harga rata-rata sekitar Rp 7.000 dan di end user mencapai Rp 10.500. Jika rantai distribusi dipangkas, harga beras kepada konsumen bisa mencapai Rp 9.000 per kilogram.

"Semua orang yang ada di rantai distribusi, baik produsen maupun middle man dan konsumen dapat menikmati benefitnya. Produsen tersenyum karena daya beli tinggi, pedagang beras tersenyum ada margin Rp 1.000 yang bisa dinikmati, dan konsumen tersenyun karena harga jual beras tidak lagi Rp 10.500 tapi jadi Rp 9000," kata Syarkawi.

Hanya saja, langkah ini bukan solusi jangka pendek untuk mengatasi persoalan beras. Solusi jangka pendek yang dijalankan pemerintah adalah dengan menetapkan harga eceran tertinggi ( HET).

Berdasarkan Permendag Nomor 47/2017, harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan sebesar Rp 9.000 per kilogram, sementara harga acuan pembelian di petani sebesar Rp 7.400 per kilogram.

Adapun harga acuan gabah kering panen pembelian di petani sebesar Rp 3.700 per kilogram, dan harga acuan gabah kering giling di petani sebesar Rp 4.600 per kilogram.

"Pembuatan HET disepakati oleh semua stakeholder dan sekarang tinggal kami lihat kepatuhan masing-masing stakeholder terhadap HET yang telah ditetapkan," kata Syarkawi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X