Masalah Beras Jadi Sorotan, Momentum Pemerintah Perbaiki Data Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan data terkait bahan pangan masih menjadi kontroversi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai berpotensi bermasalah jika menggunakan data yang tidak akurat.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Anreas Santosa menegaskan, pemerintah perlu memperbaiki data sebelum mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pangan. Menurutnya, kasus beras yang tengah menjadi sorotan saat ini terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah mengelola data pertanian dengan baik.

"Sebelum mengambil suatu kebijakan, pemerintah benahi dululah masalah data, data yang ada sama sekali tidak akurat," ujar Dwi saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (26/7/2017).

Dwi menegaskan, kasus beras saat ini menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki data yang berkaitan dengan data soal produksi padi.

Selain memperbaiki soal data, lanjutnya, pemerintah juga harus memperbaiki tata kelola pangan dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono menegaskan,  setiap kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah didasarkan data. Saat ini, lanjut Hari, pemerintah menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merumuskan berbagai kebijakan.

"Lembaga mana sih yang mempunyai infrastruktur pendataan sebaik BPS. Punya jaringan pendataan, punya petugas yang terlatih dengan metodologi. Kalau tidak percaya data BPS, bagaimana? Soal ada sumber-sumber berbeda memang dimungkinkan," pungkasnya.