Belum Ada Kesepakatan soal Perpanjangan Kontrak Freeport di Indonesia

Kompas.com - 26/07/2017, 17:57 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan bahwa belum ada kesepakatan soal perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh Pamudji mengatakan sampai saat ini, izin penambangan yang diberikan kepada Freeport masih sampai tahun 2021.

(Baca: Freeport Indonesia Tetap Minta Izin Operasi Sampai 2041)

"Sahnya kegiatan operasi Freeport pasca 2021 di Indonesia adalah ketika ditandatangani Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK sampai sekarang belum (ditandatangani).  Itu yang jadi dasar hukum," kata Teguh di Jakarta, Rabu (26/7/2017).

"IUPK akan diberlakukan sampai 2021. Sama dengan berlakunya Kontrak Karya. Ini memang diamanahkan dalam UU 4/2009. Jadi kontrak harus dihormati meskipun dikonversi jadi IUPK," tegas Ketua Tim Perundingan Pemerintah dengan Freeport itu.

Pemerintah pun kini akan melakukan evaluasi secara berkala atas batas waktu pembangunan smelter Freeport yang harus selesai paling lambat lima tahun mendatang atau awal 2022. Meskipun demikian, Freeport tetap diberikan kesempatan untuk mengekspor konsentrat dengan membayar bea keluar (BK).

"Ada instrumen yang akan mengontrol pembangunan smelter. Kita kan kasih izin, untuk bisa mendorong setiap perkembangan, kita evaluasi per enam bulan," kata Teguh.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia Riza Pratama menegaskan, PT Freeport Indonesia tetap berharap bisa mendapatkan perpanjangan operasi sampai dengan 2041 di Tanah Air.

"Agar kami dapat melanjutkan investasi tambang bawah tanah sebesar 15 miliar dollar AS dan pembangunan Smelter sebesar 2,3 miliar dollar AS serta divestasi," ungkap dia.

Sebagaimana diketahui, perundingan antara Pemerintah dan Freeport Indonesia masih berlangsung alot. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, perpanjangan kontrak memang bisa diberikan maksimal 2x10 tahun, tapi dengan sejumlah syarat.

Syarat yang dimaksud antara lain membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), divestasi saham hingga sebesar 51 persen, hingga ketentuan pajak kepada negara.

Di samping itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait kinerja perusahan, masalah lingkungan, dan jaminan pasca-tambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 per Liter

Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 per Liter

Spend Smart
Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Whats New
Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Spend Smart
Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Spend Smart
Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Whats New
Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Whats New
RI Punya Hutan Luas tapi Setoran ke Negara Minim, Sri Mulyani: Only Rp 5 Triliun

RI Punya Hutan Luas tapi Setoran ke Negara Minim, Sri Mulyani: Only Rp 5 Triliun

Whats New
150 Tenaga Kesehatan Indonesia Dikirim ke Arab Saudi

150 Tenaga Kesehatan Indonesia Dikirim ke Arab Saudi

Rilis
Data dan Dokumen yang Diperlukan Untuk Daftar Beli Pertalite dan Solar di MyPertamina

Data dan Dokumen yang Diperlukan Untuk Daftar Beli Pertalite dan Solar di MyPertamina

Whats New
Ekonomi Vietnam Tumbuh 7,72 Persen di Kuartal II, Didongkrak Ekspor Tekstil

Ekonomi Vietnam Tumbuh 7,72 Persen di Kuartal II, Didongkrak Ekspor Tekstil

Whats New
Iklan Berorientasi Agama dan Pentingnya Etika Periklanan

Iklan Berorientasi Agama dan Pentingnya Etika Periklanan

Whats New
Gaji Ke-13 Segera Cair, Simak Perbedaan Komponennya Dibanding Tahun 2020 dan 2021

Gaji Ke-13 Segera Cair, Simak Perbedaan Komponennya Dibanding Tahun 2020 dan 2021

Whats New
AAJI Sebut Jumlah Agen Asuransi Berlisensi Turun, Ini Penyebabnya

AAJI Sebut Jumlah Agen Asuransi Berlisensi Turun, Ini Penyebabnya

Whats New
Simak Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri Hingga BCA

Simak Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri Hingga BCA

Whats New
IHSG Melaju di Zona Hijau, Rupiah Tak Mampu Bangkit

IHSG Melaju di Zona Hijau, Rupiah Tak Mampu Bangkit

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.