Belum Ada Kesepakatan soal Perpanjangan Kontrak Freeport di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan bahwa belum ada kesepakatan soal perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh Pamudji mengatakan sampai saat ini, izin penambangan yang diberikan kepada Freeport masih sampai tahun 2021.

(Baca: Freeport Indonesia Tetap Minta Izin Operasi Sampai 2041)

"Sahnya kegiatan operasi Freeport pasca 2021 di Indonesia adalah ketika ditandatangani Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK sampai sekarang belum (ditandatangani).  Itu yang jadi dasar hukum," kata Teguh di Jakarta, Rabu (26/7/2017).

"IUPK akan diberlakukan sampai 2021. Sama dengan berlakunya Kontrak Karya. Ini memang diamanahkan dalam UU 4/2009. Jadi kontrak harus dihormati meskipun dikonversi jadi IUPK," tegas Ketua Tim Perundingan Pemerintah dengan Freeport itu.

Pemerintah pun kini akan melakukan evaluasi secara berkala atas batas waktu pembangunan smelter Freeport yang harus selesai paling lambat lima tahun mendatang atau awal 2022. Meskipun demikian, Freeport tetap diberikan kesempatan untuk mengekspor konsentrat dengan membayar bea keluar (BK).

"Ada instrumen yang akan mengontrol pembangunan smelter. Kita kan kasih izin, untuk bisa mendorong setiap perkembangan, kita evaluasi per enam bulan," kata Teguh.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia Riza Pratama menegaskan, PT Freeport Indonesia tetap berharap bisa mendapatkan perpanjangan operasi sampai dengan 2041 di Tanah Air.

"Agar kami dapat melanjutkan investasi tambang bawah tanah sebesar 15 miliar dollar AS dan pembangunan Smelter sebesar 2,3 miliar dollar AS serta divestasi," ungkap dia.

Sebagaimana diketahui, perundingan antara Pemerintah dan Freeport Indonesia masih berlangsung alot. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, perpanjangan kontrak memang bisa diberikan maksimal 2x10 tahun, tapi dengan sejumlah syarat.

Syarat yang dimaksud antara lain membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), divestasi saham hingga sebesar 51 persen, hingga ketentuan pajak kepada negara.

Di samping itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait kinerja perusahan, masalah lingkungan, dan jaminan pasca-tambang.