Setahun Jadi Menkeu, Begini Kesan Sri Mulyani..

Kompas.com - 28/07/2017, 05:40 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, di diskusi Forum Merdeka Barat 9, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, di diskusi Forum Merdeka Barat 9, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumat (27/7/2017) tepat satu tahun, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja. Setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani merasa masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

"Sejak saya datang, APBN 2016 kan sudah tutup (sudah disahkan) dan sudah dipertanggungjawabkan dengan dewan (DPR) menjadi UU. Berarti tanggung jawab saya di 2016, sudah terselesaikan," kata perempuan yang akrab disapa Ani tersebut, di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).

Ani menganggap defisit anggaran pada 2016 masih aman, lantaran tidak mencapai batas 3 persen sesuai amanat undang-undang. Adapun realisasi defisit anggaran tahun 2016 mencapai Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, selama menjabat Menteri Keuangan, Indonesia telah menjalankan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Dari program tersebut, kata Ani, pemerintah mendapatkan total harta sebesar Rp 130 triliun. Menurutnya, kepatuhan wajib pajak meningkat dengan adanya tax amnesty.

Kemudian Ani mengklaim kinerja Ditjen Bea Cukai mengalami perbaikan. Bea Cukai, lanjut dia, banyak menekan penyelundupan barang-barang berbahaya seperti narkoba. Terakhir, Bea Cukai berperan dalam pencegahan penyelundupan sabu seberat 1 ton di perairan Tanjung Berakit.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini kini tengah menyusun RAPBN 2018 bersama DPR. Dia merasa kerja sama antara pemerintah dengan DPR semakin baik. Salah satu dukungan DPR adalah dengan menyepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi Undang-undang.

"Setahun cepat banget, rasanya baru kemarin. Performance ekonomi kita mulai pick up, tadinya di bawah 5 persen, sekarang di atas 5 persen," kata Ani.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X