Indonesia Peringkat 91 untuk Kemudahan Berbisnis, Kepala BKPM Kecewa

Kompas.com - 28/07/2017, 09:54 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, di diskusi Forum Merdeka Barat 9, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, di diskusi Forum Merdeka Barat 9, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong merasa tidak puas dengan peringkat ease of doing business atau kemudahan berbisnis Indonesia yang berada di peringkat 91.

Bank Dunia dalam laporan teranyarnya yang bertajuk Indonesia Economic Quarterly menyebut adanya kenaikan Indonesia dalam peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business.

Pada 2017, kemudahan berbisnis Indonesia naik ke peringkat 91 dari sebelumnya 106 pada 2016.

"Saya kira yang tetap menjadi fokus adalah ease of doing business, di mana peringkat kita (Indonesia) masih 91 dan itu tidak memuaskan sama sekali, enggak oke," kata Thomas, seusai menghadiri Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).

Saat ini, pemerintah fokus mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi untuk mempermudah investasi di Indonesia. (Baca: Indonesia Berambisi Kalahkan Vietnam dalam Kemudahan Berbisnis)

Menurut Thomas, paket kebijakan ekonomi jilid I-XV bertujuan melakukan deregulasi debirokratisasi dengan menyederhanakan prosedur, percepatan waktu pelayanan perizinan, dan pengurangan biaya.

Thomas melanjutkan, pihaknya lebih baik untuk fokus merealisasikan berbagai kebijakan tersebut ketimbang menerbitkan paket kebijakan baru.

"Kami harus memastikan paket kebijakan yang sudah terbit benar-benar diimplementasikan. Tentunya paket kebijakan ekonomi masih terus diterbitkan, tapi pasti kami fokus diimplementasi," kata Thomas.

Bank Dunia dalam laporannya mencatat, melalui rangkaian paket kebijakan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi agar bisnis dapat mudah dilakukan.

Laporan bertajuk 2017 Doing Business Report mencatat tujuh reformasi yang dilakukan Indonesia terkait perbaikan iklim usaha.

Ketujuh aspek reformasi tersebut antara lain memulai bisnis, memperoleh sambungan listrik, memperoleh kredit atau pembiayaan, membayar pajak, kegiatan perdagangan lintas batas, dan terkait kontrak.

 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Whats New
Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Smartpreneur
Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Whats New
Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
Soal Deposito Raib, Bank Mega Syariah: Dana Telah Masuk ke Rekening Perusahaan

Soal Deposito Raib, Bank Mega Syariah: Dana Telah Masuk ke Rekening Perusahaan

Whats New
YDBA Beri Pembinaan untuk Para Perajin Cangkul di Klaten

YDBA Beri Pembinaan untuk Para Perajin Cangkul di Klaten

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X