Sri Mulyani: Jika Indonesia Tak Berutang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, adalah memungkinkan jika pembangunan Indonesia dilakukan tanpa menggunakan utang. Namun konsekuensinya, akan banyak anggaran yang dipangkas.

Dia mencontohkan, penerimaan negara tahun 2017 sebesar Rp 1.736 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 2.133,2 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran pada 2017 diperkirakan Rp 397,2 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika ingin Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tanpa utang maka Kementerian Keuangan harus memotong sekitar Rp 397,2 triliun. Adapun hingga Juni 2017, utang pemerintah tercatat mencapai Rp 3.706,52 triliun.

"Kira-kira kalau (anggaran yang dipangkas) hampir Rp 400 triliun, (anggaran) apa dulu yang kami potong? Saya minta, kita buat polling," kata Sri Mulyani, di Forum Merdeka Barat 9, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).

Padahal, di sisi lain, banyak kementerian dan lembaga yang meminta peningkatan anggaran dalam pos mereka masing-masing. Dia mengimbau, masyarakat tak khawatir terhadap kebijakan pemerintah untuk berutang.

(Baca: Jawab Kritik, Sri Mulyani Beberkan Rapor Kinerja APBN)

Sebab, lanjut dia, utang merupakan responsibility choice dan strategi agar keuangan negara tetap stabil, namun seluruh kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi.

"Gaji kan enggak mungkin saya potong. Kalau gaji, bayar listrik, gaji TNI/Polri, gaji guru enggak boleh saya potong, apa anggaran pendidikan atau kesehatan boleh saya potong?" kata perempuan yang akrab disapa Ani tersebut.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga tak mungkin memangkas anggaran bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH). Ani juga menegaskan dirinya tak dapat memangkas anggaran pembangunan infrastruktur.

Sebab jika dipangkas, maka proyek-proyek seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) dapat mangkrak.

"Nanti Anda semua kena macet terus, enggak apa-apa? Pokoknya kan pemerintah enggak utang yang penting ya," kata Ani menyindir.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menceritakan dirinya yang tengah menyusun RAPBN 2018 bersama DPR.

Dalam membahas anggaran, legislatif yang merupakan wakil rakyat akan mengusulkan penambahan anggaran untuk kementerian/lembaga atau daerah-daerah.

Misalnya penambahan anggaran untuk TNI/Polri dalam rangka menjaga pertahanan perbatasan, penambahan anggaran untuk Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penambahan sel di lapas, dan lain-lain.

Jika pemerintah tak berutang, penerimaan negara melalui pajak harus ditingkatkan. Dengan demikian, pemerintah juga akan gencar mengawasi dan "mengejar" kewajiban Wajib Pajak.

"Dibilang, 'Ibu membuat keresahan', kan garuk-garuk saya jadinya. That's the problem, tapi itu political choice and strategic choice. You want to invest or you just stop to do anything hanya for the sake of untuk tidak utang saja," kata Ani.