YLKI Tolak Langkah Pemerintah Investasikan Dana Haji ke Infrastruktur

Kompas.com - 28/07/2017, 15:30 WIB
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (berdiri) dalam konferensi pers Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai biro umrah bandel, di Kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKetua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (berdiri) dalam konferensi pers Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai biro umrah bandel, di Kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi tak setuju dengan rencana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menginvestasikan dana haji pada infrastruktur.

Menurut Tulus, rencana tersebut melanggar aturan. "Makanya, intinya kami menolak (dana haji) untuk dipakai infrastruktur," kata Tulus, kepada wartawan, di Kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).

Tulus mengatakan, pemerintah harus dapat memastikan anggaran tersebut dikelola secara syariah. Dia juga tak mengetahui pasti, apakah pembangunan infrastruktur dapat diterapkan secara syariah atau tidak.

"Apalagi kita tahu haji atau umrah itu kan ibadah. Uangnya tidak boleh dipakai untuk main-main, karena menyangkut riba, dan lain-lain," kata Tulus.

Menurut dia, Presiden Jokowi harus menggelar survei terlebih dahulu sebelum merealisasikan rencananya tersebut. Jokowi, lanjut dia, harus menanyakan rencananya ini kepada sekitar 30 persen calon jamaah haji.

"Apakah mereka rela dana haji dipakai untuk infrastruktur," kata Tulus.

Presiden Jokowi sebelumnya ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah pasti mendapatkan keuntungan seperti jalan tol dan pelabuhan.

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan, BPKH siap menjalankan instruksi Presiden.

"Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, 80 persen (dari total dana haji)," kata Anggito seusai dilantik sebagai Anggota BPKH oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Whats New
Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Whats New
Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Spend Smart
Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Whats New
Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Whats New
Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Whats New
Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Manusia sebagai Makhluk Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Batam Digadang Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Sepanjang 2021, Bappebti Sudah Memblokir 92 Domain Binary Option

Whats New
Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai, Menhub: Protokol Kesehatan Harus Ketat

Whats New
Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Mengenal Binary Option, Cara Kerja dan Legalitasnya

Whats New
Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Menpan RB Larang Semua Instansi Pemerintah Rekrut Honorer

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Anak Usaha Kimia Farma Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Jokowi Kesal, RI Tekor Rp 7 Triliun Setahun gara-gara Impor Elpiji

Jokowi Kesal, RI Tekor Rp 7 Triliun Setahun gara-gara Impor Elpiji

Whats New
Waspada Skema Ponzi, OJK Larang Lembaga Jasa Keuangan Fasilitasi Perdagangan Kripto

Waspada Skema Ponzi, OJK Larang Lembaga Jasa Keuangan Fasilitasi Perdagangan Kripto

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.