Kompas.com - 28/07/2017, 21:28 WIB
|
EditorAprillia Ika

NEW DELHI, KOMPAS.com - Foto mobil baru atau foto liburan menyenangkan yang diunggah pada media sosial seperti Facebook atau Instagram menjadi sarana bagi otoritas India dalam mengejar wajib pajak.

Pasalnya, mulai bulan depan, pemerintah India akan mengumpulkan data informasi virtual untuk keperluan perpajakan.

Data informasi virtual tersebut tak hanya berasal dari sumber-sumber tradisional seperti perbankan, namun juga dari media sosial. Tujuannya adalah untum menyesuaikan pola belanja wajib pajak dengan deklarasi pendapatan.

Mengutip Bloomberg, Jumat (28/7/2017), otoritas pajak India akan dapat mengetahui wajib pajak yang membayar pajak dengan jumlah terlalu sedikit namun menghabiskan uang dengan jumlah besar. Basis data biometrik ini merupakan bagian dari proyek besar yang dinamakan Project Insight.

Untuk membangun Project Insight, pemerintah India membutuhkan waktu selama tujuh tahun dan dana sebesar 10 miliar rupee atau 156 jura dollar AS.

Ini pun merupakan bagian dari perombakan perpajakan terbesar India guna meningkatkan penerimaan pajak secara signfikan sekaligus menambah jumlah wajib pajak.

"Analitik data adalah upaya maju bagi otoritas pajak di seluruh dunia. Ini juga akan menghentikan usikan dari petugas pajak karena tidak akan ada juga tatap muka dengan publik," jelas Amit Maheshwari, managing partner pada biro akuntan publik Ashok Maheshwary and Associates.

Negara-negara seperti Belgia, Kanada, dan Australia sudah menggunakan big data untuk mengungkap penghindaran pajak yang mungkin tak terdeteksi tanpa teknologi. Upaya yang dilakukan India ini mirip dengan sistem Connect yang dimiliki Inggris.

Beroperasi sejak 2010, Connect telah mencegah kehilangan penerimaan pajak sebesar 4,1 miliar poundsterling atau 5,4 miliar dollar AS. Untuk mengembangkan Connect, pemerintah Inggris merogoh kocek sekira 100 juta poundsterling.

Pemerintah India menargetkan tingkat kepatuhan pajak akan meningkat ke kisaran 30 sampai 40 persen pada tahap pertama pengoperasian Project Insight.

Selama tahap pertama ini, semua data eksisting seperti jumlah pengeluaran kartu kredit, properti, investasi saham, deposito, hingga pembelian secara tunai akan dipindahkan ke sistem baru.

Tim sentral akan mengirim surat lewat pos atau surel kepada wajib pajak untuk melaporkan deklarasi pajak mereka. Tidak akan ada tatap muka selama proses berlangsung. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Whats New
Indeks Filantropi RI Stagnan di 'Doing Okay' Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Indeks Filantropi RI Stagnan di "Doing Okay" Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Whats New
Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Whats New
Dari 3 Platform 'Online' Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Dari 3 Platform "Online" Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Whats New
Aplikasi Pesan Makanan 'Online' Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding 'Offline'

Aplikasi Pesan Makanan "Online" Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding "Offline"

Whats New
SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

Whats New
Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Whats New
Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Whats New
11 Kelompok Tani di Aceh Besar Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

11 Kelompok Tani di Aceh Besar Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

Whats New
Soal Permentan 18/2021, Kementan: Masyarakat Dilarang Serobot Kebun Inti Perusahaan

Soal Permentan 18/2021, Kementan: Masyarakat Dilarang Serobot Kebun Inti Perusahaan

Whats New
SiCepat Eskpres Teken Komitmen 'Green Corporate' untuk Dukung Logistik Hijau

SiCepat Eskpres Teken Komitmen "Green Corporate" untuk Dukung Logistik Hijau

Whats New
Perkuat Pasokan Gas di Batam dan Jatim, PGN Gandeng HCML dan Petrochina Jabung

Perkuat Pasokan Gas di Batam dan Jatim, PGN Gandeng HCML dan Petrochina Jabung

Whats New
Potensi Bisnisnya 8,1 Miliar Dollar AS, Menkes Ajak Pengusaha Garap Sektor Kesehatan yang Bersifat Preventif

Potensi Bisnisnya 8,1 Miliar Dollar AS, Menkes Ajak Pengusaha Garap Sektor Kesehatan yang Bersifat Preventif

Whats New
Harga Emas Antam Naik Rp 1.000 di Akhir Pekan, Ini Rinciannya

Harga Emas Antam Naik Rp 1.000 di Akhir Pekan, Ini Rinciannya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.