Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lewat Foto Instagram, India Kejar Wajib Pajak

Kompas.com - 28/07/2017, 21:28 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

NEW DELHI, KOMPAS.com - Foto mobil baru atau foto liburan menyenangkan yang diunggah pada media sosial seperti Facebook atau Instagram menjadi sarana bagi otoritas India dalam mengejar wajib pajak.

Pasalnya, mulai bulan depan, pemerintah India akan mengumpulkan data informasi virtual untuk keperluan perpajakan.

Data informasi virtual tersebut tak hanya berasal dari sumber-sumber tradisional seperti perbankan, namun juga dari media sosial. Tujuannya adalah untum menyesuaikan pola belanja wajib pajak dengan deklarasi pendapatan.

Mengutip Bloomberg, Jumat (28/7/2017), otoritas pajak India akan dapat mengetahui wajib pajak yang membayar pajak dengan jumlah terlalu sedikit namun menghabiskan uang dengan jumlah besar. Basis data biometrik ini merupakan bagian dari proyek besar yang dinamakan Project Insight.

Untuk membangun Project Insight, pemerintah India membutuhkan waktu selama tujuh tahun dan dana sebesar 10 miliar rupee atau 156 jura dollar AS.

Ini pun merupakan bagian dari perombakan perpajakan terbesar India guna meningkatkan penerimaan pajak secara signfikan sekaligus menambah jumlah wajib pajak.

"Analitik data adalah upaya maju bagi otoritas pajak di seluruh dunia. Ini juga akan menghentikan usikan dari petugas pajak karena tidak akan ada juga tatap muka dengan publik," jelas Amit Maheshwari, managing partner pada biro akuntan publik Ashok Maheshwary and Associates.

Negara-negara seperti Belgia, Kanada, dan Australia sudah menggunakan big data untuk mengungkap penghindaran pajak yang mungkin tak terdeteksi tanpa teknologi. Upaya yang dilakukan India ini mirip dengan sistem Connect yang dimiliki Inggris.

Beroperasi sejak 2010, Connect telah mencegah kehilangan penerimaan pajak sebesar 4,1 miliar poundsterling atau 5,4 miliar dollar AS. Untuk mengembangkan Connect, pemerintah Inggris merogoh kocek sekira 100 juta poundsterling.

Pemerintah India menargetkan tingkat kepatuhan pajak akan meningkat ke kisaran 30 sampai 40 persen pada tahap pertama pengoperasian Project Insight.

Selama tahap pertama ini, semua data eksisting seperti jumlah pengeluaran kartu kredit, properti, investasi saham, deposito, hingga pembelian secara tunai akan dipindahkan ke sistem baru.

Tim sentral akan mengirim surat lewat pos atau surel kepada wajib pajak untuk melaporkan deklarasi pajak mereka. Tidak akan ada tatap muka selama proses berlangsung. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com