Kompas.com - 31/07/2017, 20:44 WIB
Pekerjaan percepatan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera masih terus berlangsung. Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRPekerjaan percepatan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera masih terus berlangsung.
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak beberapa waktu terakhir muncul berbagai polemik mengenai penempatan dana haji pada infrastruktur. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin pun menyatakan, pihaknya tak mempermasalahkan apabila pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Terkait hal ini, praktisi keuangan syariah Adiwarman Karim menjelaskan, dana haji dibagi menjadi tiga, yakni dana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Dana jangka pendek disimpan dalam produk perbankan syariah. Sementara itu, dana jangka menengah diinvestasikan ke sukuk atau surat berharga syariah lainnya. Adapun dana jangka panjang dapat diinvestasikan dalam saham atau sejenisnya yang syariah yang terkait langsung atau tidak langsung dengan haji.

(Baca: YLKI Tolak Langkah Pemerintah Investasikan Dana Haji ke Infrastruktur)

Undang-undang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga telah mengatur penggunaan dana haji. Adiwarman mengungkapkan, rincian penggunaan dana haji, termasuk komposisi rupiah maupun dollar AS, sebaiknya diatur oleh BPKH juga.

"Investasi ke proyek infrastruktur itu menurut ijtima maupun UU dilakukan melalui instrumen keuangan, bukan investasi langsung," ujar Adiwarman kepada Kompas.com, Minggu (30/7/2017).

Dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012, misalnya, ditentukan bahwa dana haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting) list secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji).

Oleh karena itu, bila yang bersangkutan meninggal dunia atau ada halangan syar'i yang membuat calon haji gagal berangkat, maka dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.

Selain itu, dana setoran BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh di-tasharruf atau ditempatkan untuk hal-hal yang produktif atau memberikan keuntungan.

Hal ini termasuk di antaranya penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil penempatan atau investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu, antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil.

"Pengelolaan dana sejenis ini (jangka panjang, risiko minimal) sudah lazim dilakukan oleh sovereign wealth fund," ungkap Adiwarman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Whats New
Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Work Smart
Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Whats New
Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Whats New
Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Whats New
Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 Per Saham

Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 Per Saham

Whats New
CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

Whats New
Pasar Data Center Tumbuh Pesat, Telkom Hadirkan NeutraDC

Pasar Data Center Tumbuh Pesat, Telkom Hadirkan NeutraDC

Whats New
Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.