Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Di Koran Ngeluh Melulu, di Depan Saya kok Diam Saja...

Kompas.com - 01/08/2017, 14:19 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumpulkan para pengusaha serta pimpinan kementerian dan lembaga untuk membahas penyederhanaan perizinan larangan dan pembatasan impor.

Celetukan Sri Mulyani membuat suasana di dalam aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan, yang semula senyap mendadak ramai.

Hal itu disebabkan tidak adanya pengusaha yang bersedia untuk berbicara dan menyampaikan keluhannya mengenai perizinan larangan pembatasan impor.

"Saya ada malah (pengusaha) enggak bunyi, padahal biasanya ngomong di koran banyak keluhan, pas di depan saya diam saja. Silakan mengeluh, enggak saya periksa kok pajaknya," kata perempuan yang akrab disapa Ani itu, memecah suasana saat pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).

Kemudian Budi Dewanto yang merupakan pengusaha dari PT Anugrah Sinergi Solusi Utama menyampaikan keluhannya.

Perusahaan Budi merupakan importir alat-alat kesehatan. Dia mengakui kekurangan informasi mengenai regulasi impor.

Akibatnya, perusahaannya sulit mengurus izin karena awalnya keterbatasan informasi yang diterima dari front office dan front desk.

"Saya harapkan ke depan lebih baik, ditempatkan orang yang sudah memiliki pengalaman dan paham regulasi. Di front desk sebaiknya orangnya yang bisa memiliki interkoneksi dengan INSW (Indonesia National Single Window)," kata Budi.

Pengusaha batik asal Pekalongan, Romeo mengatakan dirinya sebagai pelaku UKM akan patuh dengan peraturan pemerintah, terutama terkait impor. Dia minta pemerintah mempermudah izin dan syarat rekomendasi impor.

Menanggapi hal tersebut, Menkeu menjelaskan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai keluhan pengusaha untuk membentuk tim kecil.

Tim tersebut terdiri atas Ditjen Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami ingin pengusaha patuh dan jangan sampai aturan dari pemerintah berbelit-belit. Pemerintah harus memastikan berorganisasi secara baik, dan melayani masyarakat dengan baik," kata Ani.

Kompas TV Pemerintah Bentuk Satgas Impor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com