Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi untuk Venezuela, Apa Isinya?

Kompas.com - 01/08/2017, 18:32 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pemerintah AS dikabarkan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Venezuela. Hal ini menyusul hasil voting yang memutuskan pembentukan lembaga superbodi yang memperkuat kuasa Presiden Nicolas Maduro.

Hasil voting tersebut dianggap akan menjerumuskan warga Venezuela ke dalam krisis yang kian parah. Banyak negara dan warga Venezuela sendiri menyebut hasil voting tersebut sebagai langkah yang menodai demokrasi.

"Pemilihan umum tidak resmi kemarin (Minggu, 30 Juli 2017) mengonfirmasi bahwa Maduro adalah diktator yang mengabaikan mandat dari warga Venezuela," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin seperti dikutip dari CNN Money, Selasa (1/8/2017).

Mulai Senin (31/7/2017) waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia, semua aset Maduro yang masuk ke dalam yurisdiksi AS akan dibekukan. Selain itu, AS juga melarang semua warganya berurusan soal apapun dengan Maduro.

Tidak jelas berapa banyak aset Maduro yang ditempatkan di AS. Mnuchin pun enggan memberikan informasi terperinci terkait hal itu dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Juru bicara Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa sanksi tersebut melarang siapapun yang merupakan warga AS untuk melakukan hubungan bisnis dengan orang yang dikenakan sanksi. Selain itu, orang yang dikenakan sanksi juga dilarang mengakses sistem keuangan dan komersial AS.

Maduro bukan satu-satunya kepala negara yang dikenakan sanksi oleh pemerintah AS. Selain dia, ada juga Presiden Suriah Bashar Al-Assad, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe, mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic, dan diktator Panama Manuel Noriega.

Keputusan sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Maduro dipandang tidak akan ada bandingannya dengan sanksi ekonomi yang juga akan dijatuhkan kepada Venezuela. Sanksi ini menyasar kepada industri minyak negara itu. Pasalnya, minyak adalah satu-satunya sumber pendapatan Venezuela. Mnuchin menuturkan, pemerintah AS tengah mempertimbangkan sanksi lebih lanjut.

"Sambil kami memonitor situasi, kami akan terus meninjau kembali semua opsi yang kami miliki. Pemerintah AS tidak akan mengambil tindakan yang akan melukai warga Venezuela," ujar Mnuchin.

Sumber: http://money.cnn.com/2017/07/31/news/economy/treasury-venezuela-president-sanctions/index.html?iid=hp-toplead-intl

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com