Meski Makin Marak, BI Sebut Mata Uang Digital Bukan Alat Pembayaran

Kompas.com - 03/08/2017, 13:39 WIB
Penanda pada jendela mempromosikan mesin ATM Bitcoin ReutersPenanda pada jendela mempromosikan mesin ATM Bitcoin
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Mata uang digital atau cyptocurrency semakin berkembang dan beragam hadir di tengah-tengah masyarakat.

Selain bitcoin, muncul juga mata uang virtual bernama ethereum. Lalu, pada akhir Agustus 2017 ini, perusahaan Farad SPC yang bergerak di bidang Farad Program dari Farad SPC, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan baterai ultrakapasitor, akan memperkenalkan mata uang virtual baru, Farad Cryptoken (FRD), ke Indonesia.

Secara umum, mata uang virtual dipandang lebih stabil dibandingkan kurs mata uang konvensional. Pasalnya, mata uang konvensional kerap fluktuatif terhadap kondisi perekonomian dunia.

Lalu, apa pandangan Bank Indonesia (BI) terhadap bitcoin dan cryptocurrency lainnya?

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean menjelaskan, bank sentral pernah menerbitkan pernyataan terkait keabsahan bitcoin dan mata uang virtual lainnya.

"BI sudah mengeluarkan penegasan tahun 2014 bahwa bitcoin bukan alat pembayaran," kata Eni kepada Kompas.com awal pekan ini.

Selain itu, pada November 2016 lalu bank sentral pun telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Dalam pasal 34 PBI itu, BI menyatakan pemrosesan transaksi pembayaran dilarang untuk dilakukan dengan mata uang virtual.

"Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency," demikian bunyi butir a dalam pasal tersebut.

Pada tahun 2014 lalu pun, bank sentral pernah menerbitkan pernyataan mengenai mata uang virtual. Sikap itu diambil dengan mengacu pada Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009.

"Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia," kata bank sentral.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Whats New
Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Whats New
Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Whats New
Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Earn Smart
Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Whats New
Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Whats New
Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Whats New
KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

Whats New
Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Whats New
Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Whats New
Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Whats New
Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Whats New
IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

Whats New
Luhut: 'Travel Bubble' Dievaluasi Tiap Minggu, Kalau Tidak Bagus Kita Setop

Luhut: "Travel Bubble" Dievaluasi Tiap Minggu, Kalau Tidak Bagus Kita Setop

Whats New
BRI Berencana Buyback Saham Sebesar Rp 3 Triliun, Ini Alasannya

BRI Berencana Buyback Saham Sebesar Rp 3 Triliun, Ini Alasannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.