Pemerintah Harus Dukung Transportasi Online karena Serap Tenaga Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati memandang pemerintah harus mendukung kemunculan transportasi berbasis aplikasi online.

Hal ini dikatakan Enny dalam diskusi "Quo Vadis Transportasi Umum Berbasis Aplikasi Online", yang diselenggarakan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017). 

Menurut dia, kehadiran transportasi berbasis aplikasi online mampu menyerap tenaga kerja.

"Berdasarkan data yang dirilis AlphaBeta tahun 2017, sekitar 43 persen mitra pengemudi Uber yang disurvei, sebelumnya mereka tidak punya pekerjaan," kata Enny. 

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen dan tertinggi ketiga dari negara-negara G-20.

Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut hanya mampu mengurangi pengangguran sebesar 18.910 orang pada Februari 2016 ke Februari 2017, atau dari 7.024 juta orang menjadi 7.005 juta orang.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dia mengatakan, keinginan dari para pembuat kebijakan untuk membangun iklim inovasi yang sehat, dapat meningkatkan efisiensi ekonomi.

Bahkan, lanjut dia, digitalisasi ekonomi memungkinkan dapat masuk ke pedesaan dan memangkas biaya transaksi. Misalnya, dapat mempertemukan produk petani langsung dengan konsumen akhir.

"Artinya, akan dapat memangkas inefisiensi akibat rantai distribusi yang terlalu panjang dari pedesaan ke perkotaan," kata Enny.

Masih berdasarkan survei AlphaBeta, pengguna Uber di Jakarta dapat menghemat waktu perjalanan 10-38 persen dari waktu perjalanan sebelum menggunakan aplikasi tersebut.

Sedangkan menurut hasil kajian Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (Puskakom UI), sebanyak 91 persen responden konsumen Go-Jek merasa produktivitasnya meningkat sejak menggunakan transportasi umum berbasis aplikasi online.

"70 persen responden merasa pengetahuan teknologinya meningkat setelah menggunakan Go-Jek," kata Enny.