Anggota DPR: Orang Kaya Punya Mobil Saja Pakai BBM Subsidi, Masa Nelayan Enggak

Kompas.com - 03/08/2017, 17:53 WIB
Nelayan saat pulang dari melaut. Kompas.com /Slamet PriyatinNelayan saat pulang dari melaut.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpikir ulang terkait rencana penghapusan subsidi solar untuk nelayan.

"Masa pengguna jalan raya yang kaya punya mobil saja disubsidi, nelayan enggak disubsidi, kan aneh," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, aturan BBM subsidi untuk nelayan sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Ia meyakini pencabutan subsidi solar jelas akan berdampak besar kepada nelayan. Sebab, hampir 60 persen biaya produksi nelayan disumbang oleh biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut.

Artinya, bila subsidi solar dicabut, harga BBM yang harus dibayar nelayan bisa lebih mahal. Hal ini dipastikan akan berdampak kepada kenaikan biaya produksi sehingga keuntungan bisa menurun.

Saat ini dampak dari pencabutan subsidi solar mungkin tidak begitu terasa lantaran harga minyak dunia yang relatif stabil. Namun, bila harga minyak dunia melonjak, maka harga solar akan semakin mahal.

Seharusnya, pemerintah mendorong agar volume subsidi solar untuk nelayan ditingkatkan. Dengan begitu diyakini para nelayan akan lebih mudah mendapatkan solar subsidi untuk melaut.

"Apakah subsidi BBM ini memberikan dampak kepada nelayan maka pasti jawabanya itu positif," kata Herman.

Terkait penyaluran solar subsidi yang tidak tepat sasaran, Herman mengatakan bahwa Komisi IV kerap diberitahu lansung olah Menteri Susi. Bila benar terjadi, maka ia menilai hal ini perlu ditangani serius oleh Kepolisian.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil. Selama ini, bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung pemerintah itu justru banyak dinikmati perusahaan, bukan nelayan.

Saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan.

Sementara itu Mirhasan, seorang nelayan, saat antre di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (1/8/2017), hanya bisa pasrah kalau pemerintah mencabut subsidi BBM untuk nelayan.

Sebagai nelayan dengan perahu yang tergolong kecil, pria separuh baya itu hanya berhak mendapatkan 10 liter solar saat hendak melaut. Solar sebanyak itu hanya bisa buat melaut dengan jarak tak lebih dari 10 mil pulang-pergi.

"Padahal kalau kita melaut setidaknya sampai dua malam untuk mencari lokasi ikannya," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waskita Jual 30 Persen Saham Tol Medan-Tebing Tinggi ke Investor Asing

Waskita Jual 30 Persen Saham Tol Medan-Tebing Tinggi ke Investor Asing

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Whats New
Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Whats New
Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Whats New
Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 |  Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 | Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Whats New
Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Work Smart
Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Whats New
Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Spend Smart
Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

Rilis
Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Whats New
Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X