Ketika Pemain Lama Kehilangan Manisnya Impor Garam

Kompas.com - 04/08/2017, 05:49 WIB
Seorang petani garam membuat tabung penampung air garam di Desa Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, Selasa (2/8/2017) Kompas.com/MasriadiSeorang petani garam membuat tabung penampung air garam di Desa Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, Selasa (2/8/2017)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Karut marut tata kelola garam nasional sudah terjadi sejak lama. Harga garam di petani anjlok, sementara ada sejumlah perusahaan yang bermain di industri garam justru untung besar.

Perusahaan-perusahaan itu kerap disebut sebagai 7 samurai. Istilah samurai mengacu kepada pengusaha besar yang mampu mengendalikan harga. Di bisnis garam, para samurai ditengarai sebagai perusahaan yang mengatur kuota impor garam nasional.

"Terlalu lama para pemain menikmati impor garam. Mereka beli murah di sana (dari luar negeri), jual mahal di sini (Indonesia)," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa harga garam di tingkat petani hanya Rp 400 per kg. Rendahnya harga garam petani itu disebabkan masuknya garam impor murah saat petani garam sedang panen.

Impor garam sudah dilakukan sejak lama. Hal itu dilakukan lantaran produksi garam nasional hanya 2-2,5 juta ton per tahun. Sementara itu kebutuhan garam nasional baik konsumsi dan industri mencapai 4 juta ton per tahun.

Menengok ke belakang, istilah 7 samurai bukan kali ini saja mencuat. Bahkan pada September 2015 lalu, pemerintah sempat menggelar rapat koordinasi khusus terkait indikasi adanya kartel dibisnis garam nasional yang dilakukan oleh 7 samurai.

Rizal Ramli, saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman bahkan pernah menyebut 7 samurai itu sebagai begal garam. Mereka diduga melakukan praktik kartel garam yang membahayakan industri dan petani garam lokal.

Ketujuh samurai itu mengimpor garam industri namun garam tersebut justru merembes ke pasaran sehingga harga garam petani anjlok. Sayangnya, pemerintah enggan menyebut 7 samurai yang dikait-kaitkan sebagai "pemain" utama di bisnis garam itu.

Meski begitu, kemunculan 7 samurai ditengarai akibat mengambangnya regulasi bisnis garam nasional. Saat ini, pelaku usaha garam dan garam konsumsi ada di bawah wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun garam industri untuk industri kimia dasar berada di bawah Kementerian Perindustrian.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
komentar di artikel lainnya
Close Ads X