Pemanfaatan Energi Terbarukan di Jateng Ditarget 15 Persen di 2023

SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Jawa Tengah menargetkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) meningkat hingga 15 persen di tahun 2023. Saat ini, pemanfaatan energi fosil masih dominan dibanding pemanfaatan EBT yang masih di kisaran 8,5 persen.

Staf Ahli Gubernur Jateng Bidang Pengembangan Energi, Tegoeh Wynarno mengatakan, Pemda Jateng saat ini fokus mewujudkan kemandirian energi dengan wujud EBT.

Salah satu yang digarap dari pemanfaatan energi dari matahari, air, angin, panas bumi, hingga sampah. “Semua potensi EBT ada di Jawa Tengah, angin energi angin misalnya ada di Blora, Purworejo, dan Brebes,” kata Teguh, Sabtu (5/8/2017).

Sejumlah daerah lain juga potensial untuk dimanfaatkan potensi energinya. Di daerah pegunungan seperti Ungaran, Banjarnegara, Wonosobo dapat memanfaatkan energi air sebagai energi pengganti fosil.

Air yang melimpah dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik dalam skala kecil. "Energi matahari bisa diolah lewat solar cell, air dan angin lewat turbin atau kincir. Sampah juga bisa jadi bio gas dan pupuk cair," tambahnya.

Potensi energi air, sambungnya, diimplementasikan di Kabupaten Banjarnegara. Di kota itu, air yang melimpah di daerah bawah disulap unutk dapat mengairi air di pemukiman bagian atas. Energi air di Banjarnegara juga dimanfaatkan sebagai energi listrik di Taman Marga Satwa Serulingmas.

"Kincir air di Serulingmas itu malah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan listrik di taman marga satwa," tambahnya.

Sementara energi solar cell misalnya digunakan para petani kentang di Dieng. Energi itu menggerakkan pompa air pertanian dengan konsep aeroponik. Pemerintah pun mendorong agar pemanfaatan EBT terus dikembangkan hingga menjadi 15 persen di 2023.

“Fosil akan habis. Kami mendorong agar EBT ini bisa lebih meningkat,” ujarnya lagi.

Untuk langkah teknis, Pemda Jateng mulai menata baik dari sisi manajemen SDM, pembangkitan, dan regulasi secara sekaligus. Nantinya setiap dinas diwajibkan mengembangkan EBT sesuai tupoksinya. Peraturan daerah untuk mengatur pemanfaatan EBT juga tengah digodok.