Menhub Punya Skema Baru Pembangunan LRT Cibubur-Bogor

PEKALONGAN, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku punya skema baru untuk pola pembangunan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Cibubur-Bogor yang bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Caranya, yaitu dengan membentuk korporasi yang mengelola LRT dengan menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

"Secara kebetulan PT KAI yang kita tugaskan, setelah itu pemerintah memberikan semacam subsidi angkutan, nah ini jumlah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap skema ini lebih hemat dibandingkan kalau kita langsung ke APBN," kata Budi di Terminal Type A, Kota Pekalongan, Sabtu (5/8/2017).

Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa dengan model skema membentuk korporasi untuk pola pendanaan bisa dilakukan dengan jumlah penumpang kereta api yang tergolong banyak.

Bahkan menhub mengaku akan menguji coba ide tersebut di Bandung, Surabaya dan Makassar.

"Sedapat mungkin tidak ada lagi APBN disana, sedapat mungkin upgrade (anggaran) tidak elevated (naik), dan sedapat mungkin ongkos (tiket) tidak terlalu banyak yang ditetapkan Rp 12.000 (per penumpang)," tambah Menhub Budi Karya.

Menhub menambahkan bahwa saat ini progres fisik pengerjaan LRT di Cibubur sudah 40 persen, sementara progres pembangunan LRT Jabodebek secara kumulatif mencapai 25 persen. 

Sebelumnya diberitakan dana APBN dinilai tidak cukup membiayai keseluruhan pembangunan LRT Jabodebek yang diperkirakan menelan dana hingga Rp 22,5 triliun. (Baca: Swasta Diajak Ikut Biayai Pembangunan LRT Jabodebek)

Padahal, di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 disebutkan bahwa guna percepatan pembangunan LRT Jabodebek tersebut maka seluruh biayanya akan ditanggung oleh APBN.

Jalur LRT Cibubur-Cawang dijadwalkan beroperasi pada akhir 2017, sedangkan Bekasi Timur-Cawang dan Cawang-Dukuh atas bisa beroperasi pada 2018.