Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Punya Skema Baru Pembangunan LRT Cibubur-Bogor

Kompas.com - 06/08/2017, 07:30 WIB
Ari Himawan Sarono

Penulis

PEKALONGAN, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku punya skema baru untuk pola pembangunan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Cibubur-Bogor yang bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Caranya, yaitu dengan membentuk korporasi yang mengelola LRT dengan menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

"Secara kebetulan PT KAI yang kita tugaskan, setelah itu pemerintah memberikan semacam subsidi angkutan, nah ini jumlah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap skema ini lebih hemat dibandingkan kalau kita langsung ke APBN," kata Budi di Terminal Type A, Kota Pekalongan, Sabtu (5/8/2017).

Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa dengan model skema membentuk korporasi untuk pola pendanaan bisa dilakukan dengan jumlah penumpang kereta api yang tergolong banyak.

Bahkan menhub mengaku akan menguji coba ide tersebut di Bandung, Surabaya dan Makassar.

"Sedapat mungkin tidak ada lagi APBN disana, sedapat mungkin upgrade (anggaran) tidak elevated (naik), dan sedapat mungkin ongkos (tiket) tidak terlalu banyak yang ditetapkan Rp 12.000 (per penumpang)," tambah Menhub Budi Karya.

Menhub menambahkan bahwa saat ini progres fisik pengerjaan LRT di Cibubur sudah 40 persen, sementara progres pembangunan LRT Jabodebek secara kumulatif mencapai 25 persen. 

Sebelumnya diberitakan dana APBN dinilai tidak cukup membiayai keseluruhan pembangunan LRT Jabodebek yang diperkirakan menelan dana hingga Rp 22,5 triliun. (Baca: Swasta Diajak Ikut Biayai Pembangunan LRT Jabodebek)

Padahal, di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 disebutkan bahwa guna percepatan pembangunan LRT Jabodebek tersebut maka seluruh biayanya akan ditanggung oleh APBN.

Jalur LRT Cibubur-Cawang dijadwalkan beroperasi pada akhir 2017, sedangkan Bekasi Timur-Cawang dan Cawang-Dukuh atas bisa beroperasi pada 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com