Jonan: Sudah Saatnya Indonesia Beralih Gunakan Mobil Listrik

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai masyarakat Indonesia sudah saatnya menggunakan mobil listrik karena lebih praktis dan ramah lingkungan dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak (BBM).

"Kalau mobil listrik bisa segera hadir akan mengurangi emisi gas buang yang membuat udara menjadi lebih bersih," kata Jonan seusai menghadiri acara Asian Youth Day (AYD) ke-7 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Sabtu malam (5/8/2017).

Menurut dia, banyak negara maju yang mulai meninggalkan penjualan mobil berbahan bakar hidokarbon dan beralih ke listrik, seperti dilakukan Pemerintah Inggris dan Prancis yang membuat kebijakan larangan penjualan kendaraan non-listrik untuk jalan raya mulai tahun 2040.

(Baca: Inggris Akan Larang Penggunaan Mobil Berbahan Bakar Bensin dan Solar, baca juga: Sejumlah Negara Ini Juga Melarang Mobil Berbahan Bakar Minyak)

"Mestinya ini juga sebuah upaya modernisasi, kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman. Orang jadi punya pilihan mau pakai kendaraan dengan bahan bakar hidrokarbon atau listrik," katanya, seperti dikutip dari Antaranews.com.

Selain itu, masyarakat juga tidak perlu khawatir tentang bagaimana cara pengisian ulang mobil listrik karena lebih praktis.

Bagi Jonan, konsep pengisian ulang mobil listrik layaknya baterai, yakni saat energinya habis langsung bisa ditukar dengan baterai yang baru.

"Sehingga, nanti akan muncul, misalnya usaha penukaran baterai. Kalau orang mikirnya setiap rumah nanti harus punya colokan listrik berdaya 3.000 atau 5.000 watt, ya tidak jadi-jadi," kata dia.

Oleh karena itu, Jonan memandang upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Mobil Listrik sangat tepat.

"Pak Presiden sudah menugaskan Kementerian ESDM membuat rancangan perpres-nya. Intinya agar mobil listrik itu bisa segera ada," ujarnya.

Menurut dia, mobil listrik akan bisa dipercepat masuk ke Indonesia, apabila biaya masuk dan pajak penjualan atas barang mewahnya bisa dihapus.

"Tinggal kebijakannya, mau lokalisir produksi itu mau kapan? Menurut saya tidak bisa langsung. Kalaupun dipaksa langsung saya belum tahu pandangan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) seperti apa," demikian kata Ignasius Jonan.

(Baca: Jepang Pun Butuh 5 Tahun Komersialkan Mobil Listrik)