Daya Beli Melambat, Pengusaha Minta Pemerintah Jangan Berpolemik

Kompas.com - 06/08/2017, 19:20 WIB
Ketua Umum Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani dalam acara diskusi di Jakarta, KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani dalam acara diskusi di Jakarta,
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah untuk menciptakan suasa iklim usaha yang kondusif.

Salah satunya dengan tidak berpolemik atau mengeluarkan statement yang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan usaha di Indonesia terlebih saat ini sedang terjadi perlambatan daya beli konsumen.

"Jika ditanya ke teman-teman (pengusaha) di lapangan semua resah dengan statement-statement pemerintah," ujar Hariyadi kepada Kompas.com, Minggu (6/8/2017).

Menurut Hariyadi, sebaiknya pemerintah berfikir fokus untuk membuat ketenangan dalam dunia usahaa dan tidak mengeluarkan statement-statement yang bernada mengancam dan berdampak pada dunia usaha.

Dia menambahkan, salah satu contoh statement yang menjadi perhatian pelaku usaha adalah yang berkaitan dengan masalah pajak kemudian persoalan terkait perdagangan setelah kasus beras yang menimpa PT Indo Beras Unggul.

"Seperti gijzeling pajak atau orang disandera karena tidak bayar pajak, semua orang juga tahu kalau itu sudah mengarah ke pidana dan wajib pajaknya bandel tidak mau bayar ya di sandera dan ngapain harus diekspos lagi itu kan tidak perlu," kata Hariyadi.

Selain itu kasus yang berkaitan dengan perdagangan beras, menurut Hariyadi, pemerintah seharusnya bekerja dan menuntaskan masalah yang ada dan tidak membiarkan isu-isu negatif yang menghambat dunia usaha berkembang.

"Kemarin itu satgas pangan yang perkara kasusnya PT IBU, kalau memang benar (bersalah) ya sudah di investigasi tidak usah over ekspos kalau isinya narkoba saya setuju tapi ini belum tentu salah," tambahnya.

Menurutnya, kedepan pemerintah untuk lebih fokus menyelesaikan masalah dan tidak mengeluarkan statement yang menganggu psikologis pasar dan bisa mendorong agar data beli konsumen kembali menggeliat agar mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir: BUMN Akan Buka 2.300 Lowongan Magang

Erick Thohir: BUMN Akan Buka 2.300 Lowongan Magang

Work Smart
[POPULER MONEY] Profil Lin Che Wei | Jabatan Lin Che Wei di Kemenko Perekonomian | MLFF Bakal Gantikan e-Toll

[POPULER MONEY] Profil Lin Che Wei | Jabatan Lin Che Wei di Kemenko Perekonomian | MLFF Bakal Gantikan e-Toll

Whats New
Kilang Pertamina Berulang Kali Kebakaran, Ini Kata Erick Thohir

Kilang Pertamina Berulang Kali Kebakaran, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.