Ekonomi Tumbuh 5,01 Persen, BPS Bantah Konsumsi Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 sebesar 5,01 persen, lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,18 persen.

Bila dibandingkan kuartal I 2017, maka pertumbuhan ekonomi kuartal II stagnan. Sebab, pada kuartal I 2017, pertumbuhan ekonomi juga sebesar 5,01 persen.

Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 ditopang oleh konsumsi rumah tangga 4,95 persen, investasi 5,35 persen, ekspor 3,36 persen, lembaga non profit 8,46 persen, dan impor 0,55 persen. Adapun konsumsi pemerintah justru negatif 1,93 persen.

Konsumsi

BPS menyanggah konsumsi rumah tangga turun. Pada kuartal II 2017, BPS mencatat konsumsi tumbuh 4,95 persen, naik 0,01 persen dibandingkan kuartal I 2017.

"Bila ada yang bilang konsumsi turun, tidak," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (7/8/2017).

(Baca: Mal Sepi, Daya Beli Turun?)

Konsumsi makanan dan minuman tumbuh 5,24 persen, pakaian dan alas kaki 3,47 persen, perumahan dan perlengkapan rumah 4,12 persen, kesehatan dan pendidikan 5,40 persen, transportasi dan komunikasi 5,32 persen, hotel dan restoran 5,87 persen.

Bila dibandingkan kuartal I 2017, pertumbuhan konsumsi memang naik. Namun bila dibandingkan kuartal II 2016, pertumbuhan konsumsi kuartal II 2017 justru turun.

Sebab pada periode yang sama tahun lalu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,07 persen.

Meski begitu BPS menyatakan bahwa hal ini bukan disebabkan oleh penurunan daya beli, namun karena adanya kecenderungan masyarakat kelas menengah atas menahan konsumsi.

Indikasinya, yaitu persentase transaksi debit melambat dan presentase uang yang ditabung justru naik. Namun sayangnya BPS tidak bisa memberikan penjelasan lebih detail terkait data tersebut.

(Baca: Konsumsi Masyarakat pada Kuartal III 2017 Berpotensi Melemah)

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani turut berkomentar perihal turunnya daya beli masyarakat.

Menurut dia, tren penurunan daya beli yang saat ini menjadi polemik terjadi karena adanya tren penurunan angka serapan tenaga kerja formal.

Hariyadi menjelaskan, jika melihat data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan periode serapan tenaga kerja formal dari tahun 2010 hingga 2016 hanya 850.000 orang per tahun.

"Padahal setiap tahun itu masuk kurang lebih sekitar 2 juta lebih angkatan kerja yang masuk ke bursa kerja. Jadi kami melihat bahwa kelas menengah bawah itu betul-betul drop banget," ujar Hariyadi kepada Kompas.com, Minggu (6/8/2017).

Dengan demikian, adanya backlog antara serapan tenaga kerja dan angkatan kerja setiap tahunnya berdampak pada penurunan daya beli.

(Baca: Apindo: Daya Beli Masyarakat Turun Karena Serapan Tenaga Kerja Susut)