Pemerintah Diminta Serius Bina Petani Garam

Kompas.com - 08/08/2017, 11:11 WIB
Seorang petani garam membuat tabung penampung air garam di Desa Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, Selasa (2/8/2017) Kompas.com/MasriadiSeorang petani garam membuat tabung penampung air garam di Desa Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, Selasa (2/8/2017)
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan kelangkaan garam yang terjadi saat ini akibat pemerintah belum serius dalam hal pembinaan petani garam. Dengan itu, produksi garam nasional tidak mampu mencukupi konsumsi garam dalam negeri.

"Harusnya gentle, oke memang kami (pemerintah) masih abai melakukan pembinaan petani ke depan kami akan serius, itu baru gentle kalau bilang kartel sama saja menakuti anak-anak hati-hati disana ada hantu susah membuktikan," ujar Pengamat dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (8/8/2017).

Selain itu, lanjutnya, di samping membina petani garam, pemerintah juga perlu mendorong pelaku usaha swasta agar berminat mengembangkan industri garam nasional dengan diberikan berbagai kemudahan.

"Swasta kalau untungnya tidak terlalu besar tetapi jika diberi kemudahan yang baik-baik saya rasa mau masuk," tambahnya.

Hermanto menegaskan, agar pemerintah tidak mencari kesalahan pihak lain tetapi mengakui kesalahannya dan memperbaiki agar kelangkaan garam tidak terjadi di kemudian hari.

"Jadi kalau sudah ada masalah karena tidak tercapai target yang dituduh itu kartel, yang dituduh itu mafia yang memang tidak bisa dibuktikan dan jangan seperti itu," kata dia.

Namun demikian, Hermanto menilai, persoalan garam yang terjadi seharuanya sudah bisa diantsiipasi oleh pemerintah dengan melakukan perhitungan antara produksi garam nasional dan tingkat kebutuhan garam.

"Kelangkaan sebenarnya sangat sangat sangat bisa diprediksi, konsumsi perkapitanya relatif tidak berubah, tetapi satu hal adalah penduduknya terus bertambah jumlah rumah tangganya juga bertambah. Total kebutuhannya gampang diprediksi setiap tahunnya," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim Abdul Halim mengatakan, diperlukan sinergitas dan langkah yang tepat dari pemerintah dalam mengembangkan pergaraman nasional.

Dia mengingatkan produksi garam pada 2016 hanya sebesar 118.056 ton atau setara 3,7 persen dari 3,2 juta ton yang menjadi target pemerintah pada 2016.

"Agar hal serupa tidak terulang kembali, pemerintah mesti memperbaiki kinerjanya di bidang pergaraman dan lebih mengedepankan semangat gotong-royong demi tercapainya target swasembada dan meningkatnya kesejahteraan 3 juta petambak garam di Indonesia," ujar Abdul Halim.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
komentar di artikel lainnya
Close Ads X