Pajak Masih Jadi Keluhan Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, pemerintah harus mulai menghilangkan sentimen negatif yang menyeret laju ekonomi. Demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen akhir tahun ini.

"Kini hubungan masyarakat dan pemerintah tidak baik karena banyak ketidakpastian usaha," ujar Ade ketika dihubungi KONTAN pada Selasa (8/8/2017).

Ade menyatakan, kini banyak sentimen negatif terhadap usaha dan industri. Oleh karenanya, hingga kini banyak industri masih banyak yang menunggu.

"Apalagi ada ancam mengancam ke pihak industri usaha, ini makin membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin turun," jelas Ade.

(Baca: Ditjen Pajak Wajib Sandera 66 Wajib Pajak Nakal)

Ade menjelaskan, dari Direktorat Jenderal Pajak telah banyak menarik pajak untuk sektor industri. Banyaknya tarikan dan variasi ini membuat pengusaha makin kehilangan dorongan untuk meningkatkan usahanya.

"Sudah ada 300-400 perusahaan pula yang ditarik lagi pajaknya setelah semua tarikan itu. Mulai PKP, gijzeling, dan yang lainnya. Kami merasa dikriminalisasi jika seperti ini," paparnya.

Menurutnya, edukasi masalah pajak harus dilakukan pemerintah. Jika tidak, ia menganggap, pemerintah tak ubahnya memainkan hukum seperti di jalanan.

Ia mencontohkan, kebijakan hukum yang dipermainkan pemerintah adalah masalah tax amnesty.

"Setelah tax amnesty tahun kemarin, seharusnya kan tidak ada yang diperiksa lagi sesuai hukumnya. Tapi kemudian muncul berita, 5.000 perusahaan akan diperiksa," kata dia.