Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UKM Lampung Diresmikan

Kompas.com - 10/08/2017, 10:00 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (KUMKM) Provinsi Lampung, bersamaan dengan peluncuran Kampung UMKM Digital Kota Bandar Lampung.

"PLUT Lampung ini masuk dalam unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Selain itu Kampung digital ini menjadi sangat penting untuk pelaku usaha KUMKM di kota Bandar Lampung," ujar Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati melalui keterangan resmi, Rabu (9/8/2017).

Yuana mengatakan, PLUT KUMKM berperan untuk memberikan layanan pendampingan KUMKM di bidang kelembagaan, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, produksi, pemasaran atau kemitraan usaha dan hingga akses kepada teknologi informasi.

PLUT KUMKM sebagai klinik bisnis yang berada dibawah koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota, diharapkan dapat berperan dalam pendampingan KUMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM di pasar lokal maupun global.

(Baca: Notasi Demokrasi Ekonomi ala Koperasi)

 

Pembangun gedung PLUT  KUMKM dilaksanakan oleh Kemenkop dan UKM melalui tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2016.  

"Investasi dari pembangunan gedung PLUT mencapai Rp 3,9 miliar. Selanjutnya aset gedung PLUT KUMKM akan dihibahkan kepada pemerintah daerah," paparnya.

Yuana menjelaskan, dalam mengembangkan PLUT KUKM pihaknya menjalin kerja sama dengan PT Telkom Indonesia yang menyediakan layanan fasilitas internet kepada pelaku UMKM untuk memasarkan hasil produksinya.

Namun demikian, Yuana menegaskan, penggunaan fasilitas layanan tersebut perlu mendapat perhatian dari semua pihak, baik unsur pemerintah maupun pelaku UMKM dan masyarakat.

Berdasarkan data, total koperasi sebagai Provinsi Lampung sesuai data Dinas Koperasi dan UKM provinsi ada 5.302 unit, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 3.017 unit atau sebesar 57 persen dari total koperasi secara keseluruhan. Dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.266 orang. 

"Semua pihak diharapkan dapat mendukung strategi penguatan pasar dalam negeri dan secara bersamaan menyiapkan UMKM untuk mampu bersaing dan melakukan ekspansi melalui pasar ekspor," pungkas Yuana.

Kompas TV Koperasi kini tak sesederhana sebagai wadah untuk simpan pinjam. Keberadaannya menjamur, bahkan di antaranya menjelma sebagai investasi bodong yang menelan korban dengan kerugian triliunan rupiah. Bagaimana agar tidak terjebak investasi bodong berkedok koperasi? Kompas Bisnis akan membahasnya dengan perencana keuangan, Prita Ghozie.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com